Kaleidoskop 2019

9 Peristiwa Menggemparkan Dunia 2019

Massa demonstrasi di Hong Kong.
Sumber :
  • Radio BBC

VIVA – Ada saja hal baru yang tak jarang menggemparkan dunia internasional. Aktor-aktornya bisa negara maupun figur individu yang sanggup mempengaruhi relasi di percaturan politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya dunia. 

Bursa Asia Tersungkur saat Pasar Saham AS Cetak Rekor Tertinggi Usai Donald Trump Umumkan Menkeunya

Peristiwa dan kebijakan satu negara kadang-kadang secara tak langsung bisa mempengaruhi negara lain dan membuat isu-isu global tak bisa diabaikan. 

Tahun 2019 akan segera berakhir. Namun peristiwa-peristiwa besar di dunia tahun ini layak dicatat. Diketahui demonstrasi besar melawan pemerintah terjadi di sejumlah negara yang berujung korban jiwa.Konflik dan ketegangan politik maupun masalah keamanan juga masih menjadi sorotan. 

Menag RI dan Menhaj Saudi Bertemu di Masjidil Haram, Bahas Haji dan Pemberdayaan Umat

Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih menjadi buah bibir dengan segala kontroversinya. Hong Kong menjadi berita selama berbulan-bulan lantaran eskalasi gelombang protes yang tak turun juga apalagi terakhir protes ini memicu ketegangan dengan China dan ikut campurnya Amerika Serikat.

Sementara salah satu orang paling diburu di dunia, pendiri ISIS Abu Bakar al-Baghdadi akhirnya ditembak mati dalam sebuah penyergapan.

Arab Saudi Bangun Hotel Mewah Mirip Kota di Film Lord of the Rings

Lantas apa saja peristiwa besar tahun 2019? Mari cek satu per satu.


1. Protes Hong Kong

Massa demonstrasi dengan jumlah terbesar melakukan pawai protes di Hong Kong. Demonstrasi kali ini menjadi yang terbesar di antara gelombang protes lainnya dalam enam bulan gejolak di Hong Kong.

Demonstran Hong Kong blokade bandara

Protes antipemerintah terjadi berlarut-larut di Hong Kong. Namun sejak Agustus 2019 lalu, polisi memperbolehkan pawai demonstrasi yang diselenggarakan kelompok HAM dan masyarakat sipil Hong Kong melakukan pawai dengan jumlah yang sangat besar.

Penyelenggara menyatakan bahwa jumlah demonstran yang ikut berjumlah hingga 800.000 orang. Namun polisi membantah angka itu, menurut polisi hanya ada 183.000 orang di demonstrasi.

Dalam pawai protes besar tersebut, polisi juga menyebutkan menahan 11 orang. Sudah lebih dari enam bulan Hong Kong terus bergolak yang secara tidak langsung ingin memprotes intervensi China atas pemerintah wilayah otonomi tersebut. Hingga akhir tahun, belum ada tanda-tanda demonstrasi Hong Kong akan berhenti.

2. Tamatnya Riwayat Abu Bakar al-Baghdadi

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kematian pemimpin kelompok Islamic State of Iraq and Syrian (ISIS), Abu Bakar al-Baghdadi.
  
Trump mengatakan, Abu Bakar al-Baghdadi tewas dalam serangan operasi militer yang dilancarkan pada Sabtu malam, 26 Oktober 2019, di barat laut Suriah. 

Pemimpin ISIS Abu Bakar al Baghdadi.

"Abu Bakar al-Baghdadi sudah tewas. Ia adalah pendiri dan pemimpin ISIS, organisasi teroris yang paling kejam dan keras di dunia. Amerika Serikat telah memburu Baghdadi selama bertahun-tahun. Menangkapnya atau membunuhnya menjadi prioritas keamanan nasional pemerintahan saya," ujar Trump. 

"Pasukan Operasi Khusus AS melancarkan serangan malam hari yang berbahaya dan berani di Suriah barat laut dan merampungkan misi secara sempurna. Personel AS benar-benar luar biasa. Saya menyaksikan sebagian besar aksi mereka," katanya lagi.

Operasi militer ini diperintahkan langsung oleh Donald Trump dan bersifat sangat rahasia. Misinya adalah mencari lokasi target bernilai tinggi di Provinsi Idlib di Suriah. Trump menuturkan misi khusus AS melibatkan delapan helikopter yang dikirimkan dari pangkalan militer rahasia. Donald Trump berkata, serangan itu juga dibantu oleh Rusia, Suriah, Turki, dan Irak.

3. Terobosan Saudi Dobrak Kebiasaan

Banyak kebijakan baru yang dibuat pemerintah Arab Saudi yang mendobrak kebiasaan selama ini di negara kerajaan itu. Putra Mahkota Arab Saudi Mohamad bin Salman tak lagi ragu mencari cara menambah pemasukan negaranya karena tak ingin hanya mengandalkan sumber pendapatan dari minyak mentah.

Dalam bidang pariwisata, Saudi memberikan banyak kelonggaran yang dimulai dengan memberikan visa wisata turis asing. Selain itu, pasangan turis tanpa harus membuktikan mereka suami istri diperbolehkan menginap di hotel.

Ibu kota Arab Saudi, Riyadh

Pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan akan mengeluarkan visa turis untuk pertama kalinya kepada pengunjung dari 49 negara di seluruh dunia. Komisi Saudi untuk Pariwisata dan Warisan Nasional (SCTH) membuat pengumuman tersebut di sebuah acara di Ad-Diriyah, sebuah kota kuno yang sekarang menjadi tujuan wisata terkenal.

Peningkatan pariwisata merupakan salah satu program reformasi Visi 2030 yang diutamakan oleh Putra Mahkota Mohammad bin Salman untuk mempersiapkan perekonomian Arab agar tak sepenuhnya bergantung pada minyak.

"Membuka Arab Saudi bagi wisatawan internasional adalah momen bersejarah bagi negara kita," kata Kepala Bagian Pariwisata Ahmed Al-Khateeb dalam sebuah pernyataan resmi.


4. Pemakzulan Trump Bergulir

Donald Trump diseret ke proses pemakzulan lantaran diduga meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilansir BBC, untuk melakukan penyelidikan terhadap Hunter Biden. Hunter tak lain adalah putra kandung politikus Partai Demokrat Joe Biden yang akan maju menjadi pesaing Donald Trump di Pemilu 2020.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump

Hunter diketahui sempat bekerja di sebuah perusahaan gas besar di Ukraina pada saat ayahnya masih menjabat sebagai wakil presiden AS mendampingi Presiden Barack Obama saat itu.

Trump disebut meminta agar Zelensky menyelidiki dan mencari bukti dugaan korupsi dengan iming-iming adanya bantuan dana militer ke pemerintah negara tersebut. Selain itu, Presiden Zelensky disebut dijanjikan diundang ke Washington DC.

Tindakan Trump tersebut dianggap membahayakan negara lantaran dia menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingannya.Tahapan pemakzulan dimulai di Majelis Rendah dengan informasi dan bukti awal yang mereka terima. Pada tahap dihadirkan saksi dan diperiksa testimoni berikut data-data yang ada.

Melalui voting lalu akan diputuskan pasal apa yang bisa dikenakan. Setelah lolos dari Majelis Rendah maka akan masuk ke Kongres DPR. Apabila disetujui maka akan masuk ke sidang Senat.

5. Kilang Minyak Saudi Aramco Diserang

Serangan terhadap fasilitas minyak Saudi pada Sabtu, 14 September 2019, mengganggu setengah kapasitas produksi negara itu. Kondisi ini juga menjadikan Amerika Serikat satu-satunya pemegang kepentingan pasokan global melalui kemampuannya meningkatkan produksinya.

Dua fasilitas kilang minyak Saudi Aramco di Abqaiq dan Khurais diserang drone.

Amerika Serikat secara singkat mengambil alih posisi Arab Saudi sebagai pengekspor minyak mentah terbesar dunia tahun ini, hanya beberapa tahun setelah menghapus larangan ekspor minyak karena kebutuhan besar di dalam negeri sebagai konsumen minyak terbesar di dunia. Sementara kelompok Hutsi mengklaim andil dalam serangan terhadap Saudi Aramco.
 
6. AS versus Iran Panas

Pemerintah Iran menegaskan akan membebaskan diri dari Kesepakatan Nuklir 2015 yang bertentangan dengan sanksi baru Amerika Serikat, setelah Presiden Donald Trump memperingatkan akan memberikan pembalasan luar biasa untuk setiap serangan Iran.

Teheran, Ibukota Iran.

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat telah meningkat sejak tahun lalu ketika Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir. Kesepakatan tersebut mengatur pengekangan program nuklir Iran dengan imbalan bantuan ekonomi.

Kedua negara musuh bebuyutan itu terlibat perang urat saraf dan lempar polemik keras soal Iran menembak jatuh pesawat pengintai AS di wilayah udara Iran. Namun klaim tersebut dibantah keras oleh pihak Amerika.

7. China Gusur Teknologi AS

Pemerintah China memerintahkan seluruh peralatan komputer termasuk perangkat lunaknya yang merupakan bikinan asing harus dicopot dari perkantorran dan institusi publik dalam waktu tiga tahun ini.

Perintah turun langsung dari pemerintah China tersebut merupakan respons untuk mengekang penggunaan produk komputer Amerika Serikat seperti HP, Dell dan Microsoft. Hal ini juga dilakukan sebagai balasan atas perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meminta minimalisasi penggunaan teknologi China menyusul perang dagang yang masih berlangsung antara dua negara. 

Microsoft.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China kini bak berubah menjadi perang dingin di bidang teknologi dan informatika.

Diketahui bahwa pemerintahan Donald Trump juga melarang perusahaan Amerika Serikat melakukan bisnis dengan perusahaan telekomunikasi China seperti Huawei. Buntutnya, Google, Intel dan Qualcomm telah mengumumkan bahwa mereka memang sudah membekukan kerja sama dengan Huawei tahun ini.

8. Demonstrasi Iran Tewaskan 300 Orang 

Amnesty International merilis laporan bahwa sebanyak 304 orang tewas dan ribuan lainnya terluka dalam unjuk rasa antipemerintah di Iran bulan lalu. Organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Inggris itu mengatakan bahwa jumlah korban tewas terbaru berdasarkan laporan yang dapat dipercaya.

Namun jumlah korban tewas kemungkinan bisa lebih tinggi karena pasukan keamanan Iran dituduh telah menggunakan kekuatan mematikan selama mengamankan unjuk rasa. Jumlah korban tewas yang tinggi itu kemungkinan menjadi jumlah tertinggi dalam sejarah unjuk rasa di Iran dalam 40 tahun terakhir.

Peta Iran

Pemerintah Iran juga menyatakan lebih dari 7.000 orang ditangkap selama unjuk rasa. Mereka termasuk jurnalis, aktivis, mahasiswa, termasuk kelompok-kelompok HAM. Dikhawatirkan para tahanan tersebut menerima perlakuan buruk dan pelecehan.

9. RI Anggota Tidak Tetap DK PBB

Indonesia berkesempatan menjadi Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa atau DK PBB sebanyak dua kali yaitu pada Mei 2019 dan Agustus atau September 2020. Posisi ini menjadikan Indonesia memiliki peran yang cukup strategis dalam memimpin jalannya sidang di DK PBB.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat mengikuti Sidang Dewan Keamanan PBB di New York beberapa waktu lalu. (Foto Ilustrasii)

"Kita kemungkinan akan memperoleh kesempatan untuk jadi ketua dua kali. Dalam presidency, kesempatan kita banyak. Sebagai Presiden DK, kita akan memimpin persidangan dan inisiatif kita akan lebih efektif kalau jadi Presiden DK," kata Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI, Febrian Ruddyard di Jakarta, Rabu 16 Januari 2019. 

Febrian menjelaskan setiap negara yang akan menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan, harus membawa tema masing-masing. Setelah Agustus 2019, dilaporkan kembali bahwa Indonesia kembali menduduki kursi presidensi di DK PBB. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya