Soal Dinasti Politik Gibran Jokowi, Demokrat: AHY Juga Pernah Diprotes
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menanggapi tudingan politik dinasti atas keluarga Presiden Jokowi setelah putranya, Gibran Rakabuming, mendaftar sebagai kandidat Wali Kota lewat PDIP untuk Pilkada Surakarta 2020. Hinca pun membandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga pernah dituding hal serupa.
"Dulu waktu Pak SBY juga sedang presiden, tidak presiden malah, ketika Mas AHY maju, semua protes, itu dinasti-dinasti, harus kita luruskan memang. Yang dimaksud dinasti itu adalah penunjukan langsung, artinya bukan publik yang meminta," kata Hinca di kompleks parlemen di Senayan, Selasa 17 Desember 2019.
Ia menambahkan dalam pilkada, hasilnya bergantung pada pilihan publik. Kalau memang publik yang memilih dan pilihannya tak melanggar UU, tentu pilihan publik tak boleh dimarahi.
"Demokrasi cara memilih, bisa dipilih profesor, bisa dipilih yang tidak berpendidikan, bisa dipilih anak presiden, bisa dipilih bukan anak presiden, tergantung popularitas dan keinginan publik memilihnya," kata Hinca.
Ia memahami demokrasi juga memiliki kelemahan. Sebab siapapun bisa terpilih sesuai keinginan publik. Karena itu, baik anak presiden ataupun bukan anak presiden mempunyai kesempatan yang sama.
"Yang menjadi concern kita penyelenggaraannya harus fair, penyelenggaraannya sama, tidak ada yang berat sebelah dan tidak ada keberpihakan, meskipun perasaan publik enggak bisa dibohongi juga, gimana ya enggak pilih anak presiden. Karena tetaplah melekat dia anak presiden itu. Lah wong waktu masih AHY saja, sudah enggak presiden, masih ditarik-tarik, apalagi ini masih aktif betul," kata Hinca.
Sebelumnya, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya M. Bobby Nasution, maju dalam pemilihan kepala daerah. Gibran maju di pilkada Kota Solo, Jawa Tengah. Sementara Bobby, maju di pilkada Kota Medan, Sumatera Utara.
Munculnya kedua putra dan menantu Presiden itu, disebut banyak pihak sebagai dinasti politik Jokowi. Atas tuduhan itu, Presiden Jokowi menolak.
"Itu kan sebuah kompetisi. Kompetisi bisa menang bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih," kata Jokowi di sela-sela meresmikan jalan tol Jakarta-Cakempek II Elevated, Kamis 12 Desember 2019.
Jokowi mengatakan, tiap masyarakat memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Termasuk Gibran dan Bobby. Tinggal bagaimana masyarakat yang menentukan. "Siapapun punya hak pilih dan dipilih. Ya kalau rakyat enggak memilih gimana," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (ren)
