Politikus Hanura: Wiranto Sosok Haus Kekuasaan

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Lilis Khalis

VIVA - Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang mengkritisi pemberian posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kepada pendiri partai, Wiranto. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Benny Rhamdani menyebut Wiranto memiliki split personality.

Surya Paloh Targetkan 100 Kader NasDem Menang Pilkada 2024

"Pak Wiranto itu pensiunan jenderal yang memiliki split personality. Misalnya di satu sisi dia selalu mengklaim dirinya dewan pembina partai. Tapi di sisi lain dia menerima jabatan sebagai Ketua Wantimpres yang UU terkait Wantimpres itu dilarang keras merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik," kata dia.

Menurut Benny, jika selama ini Wiranto mengaku-ngaku sebagai dewan pembina Partai Hanura, maka seharusnya dia berkomunikasi terlebih dahulu dengan partai. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan Wiranto.

Hasan Nasbi Sebut Penasihat Khusus Presiden Beda dengan Wantimpres

"Artinya kalau benar beliau merasa sebagai dewan pembina, mengajukan pengunduran diri dong ke partai, baru beliau menerima jabatan Wantimpres. Misalnya kan," ujar Benny.

Benny mengutip pernyataan kader Hanura lain yaitu Inas Nasrullah bahwa Wiranto juga sosok yang haus kekuasaan. Dia mencontohkan isu bahwa Wiranto dulu pernah menukar dua posisi menteri kader Hanura agar dirinya bisa menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Bukan Kaleng-kaleng, Ini Sepak Terjang 4 Jenderal TNI 'Pembisik' Presiden Prabowo

"Pak Saleh Husin dan Pak Yuddy Chrisnandi ya, Menpan RB dengan Menteri Perindustrian. Pak Inas sudah menyampaikan sebenarnya bagaimana Pak Wiranto itu sosok yang memang haus kekuasaan, hanya untuk kepentingan dirinya dia berani mengorbankan misalnya dua jabatan menteri," katanya.

Sebelumnya, Wiranto telah resmi dilantik sebagai Ketua Wantimpres periode 2019-2024. Serah terima jabatan Wantimpres dilakukan pada Senin pagi, 16 Desember 2019, ini.

Ilustrasi - Bendera parpol yang terpasang di depan Kantor KPU Karawang.

Hambatan Struktural-Budaya Masih Batasi Partisipasi Perempuan dalam Politik, Menurut Peneliti

Peneliti politik menyebut partai politik di Indonesia harus berbenah guna melibatkan dan menempatkan kader perempuan ke dalam posisi strategis sebagai penentu kebijakan.

img_title
VIVA.co.id
11 November 2024