Konflik PPP Gegara SDA dan Djan Faridz Hadiri Kampanye Gerindra 2014
- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA – Kisah naik turun perjalanan Partai Persatuan Pembangunan dalam lima tahun terakhir dirangkum dalam sebuah buku berjudul 'Musibah Partai Kakbah' yang merekam perjalanan partai tersebut selama kurun waktu 2014- 2019.
Sang penulis, Achmad Baidowi yang juga Wakil Sekjen PPP, bercerita tentang awal mula konflik internal partainya saat Pemilu 2014 berlangsung. Musababnya, saat kehadiran Ketua Umum mereka Suryadharma Ali dan Wakil Ketua Umum Djan Faridz hadir pada kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan.
"Itu menjadi pukulan telak seluruh kader di Indonesia," kata Baidowi saat hadir pada diskusi buku di kantor PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin 9 Desember 2019.
Pria yang akrab disapa Awi ini pun mengingat, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, menyebutkan kehadiran Suryadharma dan Djan seperti menyerahkan leher partai ke partai lain. Padahal secara resmi, partai mereka belum menentukan calon presiden yang diusung dan tengah berjuang berkontestasi di Pemilihan Legislatif.
Singkat cerita, Suryadharma Ali diberhentikan karena tersangkut masalah korupsi dan Djan naik menggantikan posisi tersebut. Menurut Awi, saat itu pengurus juga berupaya menggulingkan Djan karena sama seperti Suryadharma telah melanggar AD/ART organisasi.
"Saya sebagai pelaku teknis di lapangan. Yang kita lawan pak Djan Faridz. Teman- teman mungkin saling intip mau ada rapat hadir tidak, karena masuk catatan semua. Temasuk saya diminta pantau Jalan Talang (rumah Djan) siapa yang hadir," kenang Awi.
Konflik terus berlanjut. Kata Awi, partainya terbelah dua kepengurusan antara kubu Suryadharama yang kemudian menjadi kelompok Djan Faridz dengan kubu Romahurmuziy atau Rommy ketua umum baru hasil Muktamar Surabaya.
Di tengah konflik, PPP akhirnya memilih keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen, lantaran kadernya tidak masuk dalam paket pimpinan MPR. Awi menyatakan, gelombang cobaan kepada partainya tidak berhenti usai Pemilu 2014 dan dalam perjalanan Rommy diciduk KPK.
Di Pemilu 2019, PPP mengalami penurunan suara dratis hingga berada di urutan bunyi dengan menempatkan 19 kadernya mendapatkan kursi di Gedung Senayan.
Meski demikian, kata Awi, "Kita dapat Wakil Ketua MPR. Itu sejarah partai 19 kursi punya Wakil Ketua MPR. Memang musyawarah mufakat."
"Di kabinet dapat Kepala Bappenas. Bahkan cuma kader PPP, satu lagi dapat Wakil Menteri Agama," lanjut Awi.
Pantauan VIVAnews, pada diskusi ini, dihadiri hampir lima puluh kader yang disebut Kaukus Muda PPP.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
