Fadli Zon: Kebijakan Pemerintah soal Isu Keagamaan Salah Sasaran
- VIVAnews/Adi Suparman
VIVA – Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengkritisi kebijakan Pemerintahan Jokowi terkait isu keagamaan yang salah arah dan salah sasaran. Fadli menilai mestinya pemerintahan Jokowi punya program jelas terkait masalah perekonomian.
Dia mengingatkan agar masyarakat dibiarkan tenang dan tentram menjalankan keyakinan beragama yang dijamin UUD 1945.
"Menurut saya kebijakan-kebijakan Pemerintah terkait isu keagamaan sejauh ini bersifat salah arah dan salah sasaran. Saran saya, jangan bermain-main dengan sentimen keagamaan. Pemerintah fokus saja urus ekonomi," kata Fadli, dalam keterangannya, Kamis, 5 Desember 2019.
Dia heran dengan cara pemerintah melalui Kementerian Agama yang mengeluarkan kebijakan memancing konflik. Ia menyebut seperti isu radikalisme, cadar, celana cingkrang yang sudah memantik poleemik.
Tak hanya itu, kontroversi terakhir Fachrul Razi selaku Menteri Agama yang menerbitkan Peraturan Menag atau Permenag Nomor 29 Tahun 2019 tentang mewajibkan majelis taklim untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Agama.
"Sesudah Menteri Agama, akhir pekan kemarin giliran Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin yang melontarkan isu kontroversial terkait perlunya polisi mengawasi masjid dan dakwah keagamaan," ujar Anggota DPR itu.
Fadli menyindir keinginan Ma'ruf dengan perlunya pengawasan dari polisi terhadap masjid-masjid dalam acara dakwahnya mengandung narasi kebencian.
"Baik kebijakan menteri agama maupun lontaran wakil presiden menurut saya sama-sama menabrak kepantasan," jelasnya.
Dia pun menekankan jika majelis taklim bukan lembaga atau organisasi formal. Langkah Fahrul Razi pun dipertanyakan Fadli. Bagi dia, cara ini seperti intervensi negara terhadap kehidupan privat warganya.
"Dari sisi kebebasan sipil, kebijakan itu bentuk kemunduran, karena bisa dianggap kian menggerus ruang ekspresi publik. Seolah negara tak percaya pada umat Islam dan hendak mengawasi aktivitas majelis taklim," tuturnya.
Lalu, ia tak habis pikir dengan ucapan Ma'ruf selaku Wakil Presiden RI. Kata dia, semestinya Ma'ruf bisa paham tugas utama Kepolisian RI. Bukan menjerumuskan untuk mengawasi ibadah di masjid.
"Wakil Presiden mestinya paham tugas utama kepolisian adalah melindungi dan mengayomi masyarakat. Di sisi lain, aktivitas ibadah dan keagamaan di masjid itu adalah wilayah yang sangat privat, bahkan seharusnya dilindungi, bukannya diawasi polisi," sebutnya.
