Peluang Aklamasi Pemilihan Ketum Golkar, Airlangga Tunggu Perkembangan
- Dok. Golkar
VIVA – Sebagai kandidat petahana, Airlangga Hartarto enggan berbicara mengenai kemungkinan adanya aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Menurut Airlangga, mundurnya Bambang Soesatyo dari bursa Calon Ketua Umum memang memberikan perbedaan.
Namun terkait adanya kemungkinan aklamasi, Airlangga masih menunggu perkembangan lanjutan. "Tentunya dengan mundurnya Pak Bamsoet ini tentu dinamikanya menjadi berbeda karena Bamsoet juga memberikan dukungan kepada saya dan tentunya ini akan menjadi bahan dalam pemandangan umum dalam sidang besok. Jadi kita tunggu sampai pandangan umum besok," kata Airlangga, Selasa 3 Desember 2019.
Pertemuan dengan Bamsoet, kata Airlangga, hanya sekadar sarapan biasa saja. Bamsoet tidak ada tekanan apapun dan juga tidak ada campur tangan Presiden Joko Widodo. Airlangga yakin, keputusan yang dibuat Bamsoet telah melewati konsultasi lebih dahulu kepada tokoh senior Partai Golkar.
"Sebetulnya kita sudah berkonsultasi," kata Airlangga. Menteri Koordinator bidang Perkonomian itu mengatakan, sampai saat ini masih melihat perkembangan yang ada, Menteri Perekonomian ini juga telah mendengar adanya sejumlah caketum yang mengikuti jejak Bamsoet, mundur dari pencalonan. Hanya satu yang tersisa, yakni Ridwan Hisjam, dan Airlangga akan memantau jalanya proses pencalonan Rodwan Hisjam ini.
"Ya kita lihat saja. Pertama kan prosesnya jelas ada pencalonan kemudian yang kedua tentunya ada persyaratannya. Nanti dilihat apakah persyaratannya telah memenuhi syarat," ujarnya.
Dijadwalkan pemilihan Caketum itu akan berlangsung pada hari Kamis, 5 Desember 2019. Diharapkan dalam proses tersebut berlangsung tertib, sejuk dan damai.
Diyakini pemilihan Caketum Golkar dapat berjalan dengan musyawarah dan mufakat tanpa harus ribut dan bertikai. "Ya tentunya dengan Pak BS mengundurkan diri proses musyawarah mufakat ini menjadi bagian dari proses musyawarah mufakat. kita hanya mengedepankan dalam proses demokrasi musyawarah mufakat itu menjadi yang prioritas. Kalau itu bisa dicapai kita lanjutkan saja," ujarnya. (ren)
Â
Mulai 1 Maret 2025, Eksportir Wajib Parkir DHE 100 Persen di Indonesia
Pemerintah mewajibkan eksportir untuk memarkirkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 100 persen dengan jangka waktu minimal 1 tahun di Indonesia.
