Sinyal Islah PPP Menguat, Humphrey: Cukup Perpecahan Sampai di Sini
- ANTARA FOTO/Novrian Arbi
VIVA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan membuka babak baru menuju jalan islah dari perseteruan dua kubu. Prahara yang sudah lebih tiga tahun akan diakhiri dengan muktamar bersama antara dua kubu.
Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta Humphrey Djemat mengatakan pihaknya akan segera menggelar mukernas untuk membahas muktamar bersama dengan agenda islah. Mukernas itu akan digelar pada Sabtu, 30 November 2019 sampai Minggu, 1 Desember 2019.
"Mukernas tersebut diperlukan sebagai forum tertinggi di bawah Muktamar menjelang berakhirnya periode kepengurusan PPP Muktamar Jakarta 2015-2019 dan juga mempersiapkan muktamar bersama untuk menyatukan PPP," kata Humphrey, dalam keterangannya, Selasa, 26 November 2019.
Dia paham dalam polemik PPP, kepengurusan Muktamar Jakarta belum ada legal. Namun, demi kepentingan islah antara kubu Mukmatar PPP Jakarta dengan Muktamar Pondok Gede, akan menjadi lembaran baru partai berlambang kabah itu.
Kata Humphrey, agenda penting PPP ke depan harus menjadi prioritas. Hasil di Pileg 2019 harus menjadi motivasi untuk lebih baik pada lima tahun mendatang di Pileg 2024.
"Saya dengan tulus ingin perpecahan PPP cukup sampai di sini. Saya harap ini bisa disambut baik oleh semua pihak. Demi membesarkan PPP semua pihak hrs melihat kedepan dan berpikir besar.
," tutur politikus yang juga pengacara tersebut.
Sebelumnya, Humphrey menyebut dengan mengacu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, maka sebelum muktamar harus digelar terlebih dulu mukernas. Maka itu, PPP Muktamar Jakarta akan menyelenggarakan Mukernas IV yang digelar akhir November ini.
Sementara, PPP dari kepengurusan Plt Ketum Suharso Monoarfa disebutnya akan menggelar Mukernas pada Desember 2019. Dari dua mukernas ini nanti menjadi cikal untuk perhelatan muktamar bersama dengan agenda islah.
"Salah satu agenda pentingnya menentukan arah penyatuan PPP. Di sinilah dibahas secara rinci dan jelas bagaimana pelaksanaan muktamar bermartabat sehingga akan menghasilkan PPP yang besar dan kuat di masa mendatang khususnya di tahun 2024," tuturnya.
Konflik PPP tak lepas dari status Suryadharma Ali atau SDA yang dijerat kasus hukum korupsi penyelenggaran ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama. SDA ditetapkan jadi tersangka oleh KPK pada 2 Juli 2015. Dalam proses hukumnya, eks Menteri Agama itu divonis 6 tahun bui oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Sanksi SDA ditambah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 10 tahun penjara. Hukuman diperberat dengan mencabut haknya SDA untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.
Kisruh pun dimulai dengan Romahurmuziy atau Rommy yang saat itu sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP. Rommy terpilih dalam kepengurusan PPP pendukungnya sebagai Ketua Umum.
Kubu Rommy ini mendapat perlawanan dari loyalis SDA yang saat itu dipimpin Djan Faridz. Bersama barisan pendukungnya, Djan Faridz membentuk kepengurusan tandingan melawan Rommy. Mereka saling mengklaim sebagai kepengurusan yang sah.
Suharso dan Humphrey temui Hamzah Haz untuk bahas islah PPP
Bahkan, kubu Djan ketika itu juga menggelar muktamar tandingan. Saling pecat elite kepengurusan antara dua kubu pun dilakukan. Polemik juga sempat menyerempet dalam perebutan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Babak baru perseteruan terjadi saat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan pada Juni 2017 yang mengabulkan permohonan kubu Rommmy lewat putusan PK Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016.
Putusan MA itu menganulir putusan kasasi sebelumnya dengan nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang dikeluarkan awal November 2015 yang memenangkan kubu Djan Faridz.
Perseteruan juga belum berakhir. Jelang Pileg dan Pilpres 2019, kubu PPP Djan Faridz yang dipimin Humphrey Djemat menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Sikap politik ini berbeda dengan PPP kubu Rommy yang mendukung duet Jokowi-Maruf Amin.
Kini, lembaran baru dimulai saat Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum PPP Muktamar Pondok Gede menggantikan Rommy yang tersangkut kasus hukum.
Baik Suharso dan Humphrey sudah menemui tokoh senior PPP seperti Hamzah Haz untuk bicara jalan islah partai.
