Komisi II Dukung BPIP Diatur dalam UU

Pelaksana Tugas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono.
Sumber :
  • VIVAnews/ Syaefullah

VIVA - Pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Hariyono mengatakan, Komisi II mendukung agar BPIP diatur dalam undang-undang. Sebab, dalam sosialisasi empat pilar akan dilibatkan juga BPIP.

Ada Perlindungan Terhadap Masyarakat Bawah dan Menengah di Balik Kebijakan PPN pada 2025

"Pancasila bukan lagi tanggung jawab BPIP, tetapi seluruh lembaga negara. Maka, MPR DPR dalam sosialisasi empat pilar akan sertakan teman-teman dari BPIP. Dan, karena BPIP selama ini posisi kelembagaannya baru di perpres, Komisi II mendukung agar BPIP dibuatkan melalui UU," kata Hariyono di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 25 November 2019.

Ia menjelaskan, Komisi II memberi masukan soal adanya intoleransi dan radikalisme tak harus dikonfrontasi dengan Pancasila. Maksudnya, ada atau tidak radikalisme dan intoleransi, Pancasila harus diamalkan.

Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"

"Karena, sejak awal Pancasila itu diciptakan pendiri bangsa bukan sekadar menghadapi radikalisme atau terorisme, tetapi untuk menjadikan bangsa kita bangsa yang merdeka bersatu berdaulat adil makmur," kata Hariyono.

Ia memastikan Pancasila tak hanya sekadar didorong sebagai etos manusia Indonesia, tetapi BPIP akan kerja sama dengan pusat kajian Pancasila di kampus, agar Pancasila juga menjadi logos atau paradigma keilmuan.

DPR Akan Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Lokal tapi Tidak Sekarang

"Contoh sederhana, kita seringkali bicara ekonomi kita sekarang sangat neolib dan kapitalistik. Tetapi, kita jujur apakah ekonomi yang dibahas mulai SD sampai S3 itu sudah sesuai nilai-nilai Pancasila belum. Karena, mayoritas justru diambil dari teori-teori ekonomi kapitalis," kata Hariyono. (asp)

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron

Demokrat Sebut Penolakan PDIP Terhadap PPN 12% Hanya Politis

Demokrat Sebut Penolakan PDIP Terhadap PPN 12% Hanya Politis

img_title
VIVA.co.id
24 Desember 2024