Suara PPP Merosot Tajam, Hamzah Haz Kumpulkan Elite Partai
- VIVAnews/Arrijal Rachman
VIVA – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz hari ini, Minggu 17 November 2019, mengumpulkan tokoh dan senior PPP di kediamannya, Jl. Patra Kuningan XV Nomor 8, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh itu diantaranya Sekjen PPP Sudarto dan Ketua DPP PPP Lena Maryana Mukti.
Hamzah Haz mengatakan pengumpulan itu dilakukan atas dasar kekhawatirannya terhadap kondisi partai yang berkembang saat ini, terutama terkait hasil perolehan kursi di DPR RI untuk periode 2019-2024. Posisi PPP memang berada sedikit di atas ambang batas yang ditetapkan untuk lolos menjadi anggota DPR, yakni empat persen.
Pada periode tersebut, suara PPP memang tergerus, yakni hanya mendapat sebanyak 19 kursi dengan jumlah suara 6.323.147 atau 4,52 persen. Padahal, pada periode 2014-2019, PPP berhasil mendapat jatah sebanyak 39 kursi dengan perolehan suara.
"Karena saya melihat PPP sekarang ini semakin saya tinggalkan, semakin menurun, dari 58 kursi, 39 kursi dan terakhir 19 kursi," kata dia.
Karena semakin menurunnya simpat publik ke pada partai, mantan Wakil Presiden itu merasa perlu untuk menyelamatkan partai berlambang Ka'bah tersebut. Sebab, menurutnya, PPP merupakan partai islam satu-satunya yang tak terafiliasi dengan aliran agama Islam tertentu, sehingga seharusnya bisa naungi umat Islam secara umum.
"Jadi saya pikir tanda-tandanya PPP kalau tidak diselamatkan, barangkali yang akan datang enggak ada lagi PPP," tutur dia.
Menurut dia, pada dasarnya persoalan PPP adalah akibat tidak kuatnya peran DPP untuk menguatkan posisinya di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, kerekatan basis akar rumputnya juga tidak kuat untuk mendukung PPP sebagai sebuah partai besar yang harus bisa terus bertahan.
"Di DKI, di DPRD-nya dari sepuluh kursi, tinggal satu kursi. Padahal DPP ini, artinya orang tidak melihat lagi DPP-nya. Cobalah benahi DPP itu," tegas dia. (ren)
Â
Pilkada oleh DPRD Menghidupkan Demokrasi Perwakilan, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI mengatakan adanya usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD bukan untuk membajak hak politik rakyat.
