Aziz Syamsudin: Munas Kalau Enggak Kompetisi Ya Musyawarah Mufakat

Ketum Golkar Airlangga Hartarto (dua dari kiri) dan Aziz Syamsudin (paling kanan) saat hadiri pelantikan Bamsoet jadi Ketua MPR RI.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Jelang Musyawarah Nasional atau Munas, elite Partai Golkar saling bersuara menyampaikan pandangannya. Ketua Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar, Aziz Syamsudin merespons adanya kabar saling sikut antara figur yang digadang-gadang bersaing di munas.

Menko Airlangga Targetkan Transaksi Rp80 Triliun pada Tiga Program Diskon Nataru

"Apanya yang disikut, Bambang di MPR, Airlangga di kementerian. Saya harus tahu apanya objeknya yang disikut?" kata Azis di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis 14 November 2019.

Namun, ia menganggap wajar, terkait kabar yang beredar jelang kompetisi pemilihan ketua umum partai berlambang Pohon Beringin tersebut akan ketat.

Penjelasan Menko Airlangga Hartarto Terkait Sektor yang Bebas PPN 12 Persen

Meskipun, dia juga mengungkapkan, ada kemungkinan jika pemilihan Munas yang digelar awal Desember 2019, akan aklamasi.

"Ya, wajar lah itu. Kalau takut tenggelam, jangan berenang. Ya wajar lah, namanya kompetisi ketat, hakim juga kompetisi ketat. Kalau enggak kompetisi, ya musyawarah mufakat," jelasnya.

Catat! Ini Daftar Barang dan Jasa Bebas PPN 12% di 2025

Sebelumnya, Ketua DPP Golkar, Meutya Hafid menilai penentuan ketua umum dalam Munas Golkar sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Sebab, dengan cara itu tak ada keterpaksaan.

Meski tak ada yang salah dengan voting, namun ia berharap, musyawarah mufakat tetap pilihan.

"Kalau bisa musyawarah mufakat, kenapa harus voting, enggak ada yang salah dua-duanya. Musyawarah mufakat juga enggak salah, jangan dianggap itu sesuatu yang otoriter negatif," kata Meutya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 13 November 2019.

Dia menekankan, selama musyawarah mufakat untuk munas dilakukan dengan bentuk kerelaan, maka tak ada masalah. Menurutnya, hal ini mesti didorong.

"Saya rasa itu harus didorong," kata Meutya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 13 November 2019. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya