Meutya Hafid: Munas Kalau Bisa Musyawarah Mufakat, Kenapa Harus Voting
VIVA – Ketua DPP Golkar, Meutya Hafid menilai penentuan ketua umum dalam munas Golkar sebaiknya melalui musyawarah mufakat. Sebab, dengan cara itu tak ada keterpaksaan.
Meski tak ada yang salah dengan voting, namun ia berharap musyawarah mufakat tetap pilihan.
"Kalau bisa musyawarah mufakat, kenapa harus voting, enggak ada yang salah dua-duanya. Musyawarah mufakat juga nggak salah, jangan dianggap itu sesuatu yang otoriter negatif," kata Meutya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 13 November 2019.
Dia menekankan selama musyawarah mufakat untuk munas dilakukan dengan bentuk kerelaan maka tak ada masalah. Menurutnya, hal ini mesti didorong.
"Saya rasa itu harus didorong," kata Meutya di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 13 November 2019.
Menurutnya, kalau pun musyawarah mufakat tak tercapai, maka voting juga tidak masalah. Tapi, tetap harus dikedepankan untuk menggalang komunikasi satu dengan lainnya untuk musyawarah mufakat.
"Yang harus musyawarah mufakat siapa, para calon dan pemilik suara. Jadi, bukan cuma calonnya saja yang mufakat tapi juga pemilik suara duduk sama-sama melihat siapa yang terbaik untuk Golkar ke depan," kata Meutya.
Ia juga memastikan Airlangga bersedia berkompetisi baik secara voting ataupun musyawarah mufakat.
"Hanya karena hampir semua munas kita kontestasi ketat dan berujung ekses perpecahan sesudahnya. Untuk sekarang ini kita ingin mencoba adanya musyawarah mufakat," jelas Meutya.
Golkar diketahui akan menggelar Munas di Jakarta pada 4-6 Desember 2019. Sejauh ini, baru Airlangga Hartarto sebagai caketum petahana yang siap maju di Munas. Sempat ada nama Wakil Koordinator bidang Pratama Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang deklarasi siap bersaing dengan Airlangga.
Namun, jelang perebutan kursi Ketua MPR, Bamsoet colling down dulu dan sempat mendukung Airlangga maju sebagai caketum.
Pramono-Rano Unggul Quick Count di Pilgub Jakarta, Ahmed Zaki: Optimis Dua Putaran
Dari hasil hitung cepat, ketiga pasangan cagub Jakarta tidak ada yang melebihi dari angka 50 persen.
