Ongkos Politik Besar, Bamsoet Setuju Pilkada Langsung Ditinjau Ulang
- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, mengatakan tak perlu buru-buru menilai buruk terhadap wacana soal ditinjaunya kembali pelaksanaan Pilkada langsung. Menurut dia, perlu beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan.
Bamsoet mengatakan, wacana itu juga sempat dilontarkannya semasa menjabat Ketua DPR periode lalu. Hal itu kemudian menjadi relevan dibahas kembali pada saat ini.
"Kalau ternyata lebih banyak mudaratnya, sudah seharusnya dievaluasi melalui Undang-Undang Pemilu. Tapi, kalau lebih banyak manfaatnya bagi struktur demokrasi ya silahkan dilanjutkan. Tapi, memang banyak temuan-temuan kami atau saya selama memimpin periode lalu, terjadinya pembelahan dan gesekan di akar rumput," kata Bamsoet di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin 11 November 2019.
Dia pun menekankan masalah lain dalam pilkada langsung di daerah soal ongkos politik bagi para kandidat. Ia menilai, biaya pencalonan kepala daerah dalam berbagai kasus memicu suburnya korupsi.
"Kalau untuk biaya mereka maju dan menang saja dibutuhkan puluhan bahkan ratusan miliar, bagaimana mungkin kita mengharapkan kerja-kerja yang mengusung pro rakyat. Di para pemimpin daerah ini kalau biayanya sangat tinggi dan ketergantungannya ke partai politik itu sangat besar," tutur dia.
Bamsoet menyebut usul mengevaluasi Pilkada langsung di daerah dilontarkan kembali dikemukaman oleh Menteri Dalam Negeri yang baru Tito Karnavian. Ia melihat, selama 20 tahun berjalannya sistem tersebut, apakah pilkada langsung masih relevan dengan kondisi saat ini.
Bamsoet menyampai, diskursus mengenai pilkada kembali dipilih lewat DPRD masih dalam kajian dan diminta masyarakat ikut andil menyampaikan aspirasinya.
"Tapi, apapun pertimbangannya, seluruh rakyat Indonesia sudah merasakan dan melihat secara langsung apakah ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya," kata dia.
Bawaslu Minta Sentra Gakkumdu Rumuskan Lagi Hukum Acara Pemilu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Sentra Gakkumdu merumuskan kembali hukum acara pemilu dan pilkada.
