Bisa Rugikan Pemerintah, Jokowi Diminta Tindak Nasdem
- ANTARA FOTO/Darwin Fatir
VIVA – Manuver politik dan pernyataan-pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengundang kontroversi. Bahkan Nasdem dianggap akan menjadi 'anak nakal' dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo.
Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menindak tegas partai tersebut. Pasalnya Nasdem dianggap bisa merugikan pemerintah.
"Jadi sudah sepantasnya jika Jokowi memberikan peringatan tegas dan keras kepada Nasdem," kata Inas, Minggu 10 November 2019.
"Agar tidak melakukan manuver-manuver yang secara politik akan merugikan roda pemerintahan yang dipimpinnya, karena tantangan ke depan harus dihadapi bersama secara solid," lanjutnya.
Inas mengingatkan kader-kader Nasdem sudah bergabung dalam pemerintahan Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Sehingga menurutnya sikap Nasdem menyalahi etika.
"Di mana partai tersebut secara etika seharusnya mendukung pemerintahan Jokowi, baik di dalam maupun di luar pemerintahan," ujar Inas.
Hanura juga menyindir Nasdem yang seolah memberikan panggung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menurut Inas seperti dimanfaatkan oleh Nasdem.
"Yang seolah-olah sengaja difasilitasi untuk menghantam pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi," kata Inas.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai manuver politik Nasdem itu akan terus dilakukan sepanjang pemerintahan Jokowi di periode kedua ini oleh sejumlah elite partai besutan Surya Paloh itu. Ia menilai Nasdem ke depan tidak akan loyal sepenuh hati di dalam koalisi pemerintahan Jokowi.
"Walaupun Nasdem ada di koalisi Jokowi, namun Nasdem sepertinya akan jadi anak nakal, 'bad boy'. Akan banyak mengkritik Jokowi dan kebijakan-kebijakannya dari dalam koalisi," kata Ujang, Minggu, 10 November 2019.
Minta Dukungan Nasdem-PKS untuk 2024, Edy: Tak Ada Niat Curi Start
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terang-terangan meminta dukungan ke NasDem dan PKS untuk maju ke Pilkada 2024
