Nusron: Bamsoet Tidak Mengajukan Diri tapi Merespons Desakan
- VIVAnews/Eka Permadi
VIVA – Partai Golkar menggelar rapat pleno di kantor DPP, Selasa, 5 November 2019. Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Timur DPP Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan, rapat pleno mempunyai agenda menyiapkan rapat pimpinan nasional untuk persiapan musyawarah nasional.
"Yang lain lain itu soal organisasi, kemudian membahas soal dinamika internal Golkar," kata Nusron di DPP Partai Golkar, Jakarta.
Menurutnya, dinamika dan perbedaan pendapat di internal Partai Golkar merupakan hal yang biasa. Terutama saat akan menentukan siapa calon ketua umum yang nantinya akan dipilih dalam munas yang diagendakan pada Desember 2019.
Nusron menjelaskan yang menentukan seseorang itu bisa maju atau tidak sebagai calon ketua umum Partai Golkar itu ada beberapa hal. Salah satunya dukungan dari pemegang suara yaitu DPD I maupun DPD II dan ormas sayap Partai Golkar.
"Yang total suaranya ada 560. Itu yang menentukan orang itu punya suara atau tidak. Kalau hari ini ada orang yang mengatakan dirinya maju atau tidak, tergantung," ucapnya.
Maka itu, ia menilai calon ketua umum Golkar bisa tidak hanya Airlangga Hartarto. Namun, bisa ada kandidat yang lain seperti Bambang Soesatyo.
Menurut dia, Bamsoet hanya merespons desakan dari barisan pendukungnya.
"Yang jelas saya katakan, Bamsoet tidak mengajukan diri, tetapi Bamsoet merespons desakan dan keinginan DPD I dan DPD II mayoritas. Yang resah dengan model gaya kepemimpinan pada hari ini, hingga perlu ada perubahan. Dan salah satu orang yang dianggap mampu bawa perubahan yaitu Bamsoet. Itu saja," ujarnya.
Dia juga menolak bila ada anggapan dalam rapat pleno kali ini kubu Bamsoet akan melakukan manuver dengan mencuri start sebelum munas.
"Saya kira tidak ada. Kami taat pada prosedur, bahwa bahas soal ketum itu di dalam munas. Dalam pleno hanya bahas soal persiapan munas," katanya. (ase)
Calon Dewas KPK Heru Kreshna Tak Setuju Tersangka Korupsi Dipajang ke Publik: Itu Membunuh karakter
Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Dewas KPK, Heru Kreshna Reza, mengaku dia tidak setuju jika seorang tersangka kasus korupsi ditampilkan ke publik.
