Politisi PDIP: Menteri Jangan Terjebak pada Politik Pencitraan
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
VIVAnews - Presiden Jokowi sudah mengumumkan kabinetnya yang baru bernama Kabinet Indonesia Maju. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu, berharap semua pembantu presiden harus patuh dan loyal kepada presiden untuk mewujudkan visi-misi pembangunan.
"Kita harapkan bahwa menteri-menteri itu jangan memiliki agenda sendiri-sendiri. Menteri itu harus memiliki komitmen dan memiliki tanggungjawab, bukan hanya menjalankan program," kata Masinton dalam acara diskusi bertajuk "Membaca Profile Kabinet Gado-Gado" di kator Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Duren Tiga, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2019.
Hadir pada diskusi ini adalah Ketua Umum PGK Bursah Zarnubi, kolompok Cipayung Plus, aktivis pergerakan dan mahasiswa litas generasi.
Menurut anggota Komisi III DPR itu, menteri Jokowi harus fokus bekerja karena Indonesia sedang menghadapi tantangan seperti krisis global dan disintegrasi bangsa. Para menteri Jokowi yang sudah duduk di Kabinet Indonesia Maju, tidak boleh bermain politik, yang dapat menghambat visi-misi presiden.
"Menteri-menteri ini jangan terjebak pada politik pencitraan. Kemudian jangan menggunting dalam lipatan," katanya.
Terkait masuknya Prabowo Subianto dan Eddy Prabowo, Masinton mengatakan bahwa hal itu merupakan politik rekonsiliasi dan akomodatif. Karena pemenang politik tidak boleh mengambil semua pos kekuasaan.
"Kabinet ini menampakkan rekonsoliasi. Selain rekonsilisi itu, ya ini politik gotong royong. Yang menang tak mungkin mengambil semuanya. Kita tak mungkin kuat menghadapi tantangan krisis global belakangan ini kalau kita tidak bersatu," tuturnya.
Oposisi di dalam Pemerintahan
Sementara itu, Direktur eksekutif Paramter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat politik hari ini aneh terutama dalam konteks penyusunan kabinet. Meskipun diterapkan politik kompromistis dan akomodatif, menurutnya, cukup potensial adanya oposisi di dalam pemerintahan.
"Tanda-tandanya cukup terbaca, banyak resistensi sebelum penentuan kabinet. Tapi politik kita itu memang akomodatif. Kita tak bisa menyalahkan Jokowi, kita juga tak bisa menyalahkan Prabowo," katanya.
Tapi apapun itu, Adi berpendapat Jokowi harus terus mewujukan visi-misinya. Alasannya, dukungan politik terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup kuat.
"Ke depan Jokowi tak punya alasan untuk tidak mewujudkan janji-janji politiknya, cita-cita nawa citanya karena dukungan partai penuh dan dukungan politik di parlemen 70 persen. Jadi kabinet harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tidak terselesaikan," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah menteri kabinet dan kepala lembaga setingkat menteri, di Istana Negara Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019. Pengangkatan para menteri ini dikukuhkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 113P tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Ulama Al Azhar akan Kumpul di Kampus Mojokerto Soroti Isu Politik dan Pendidikan
Universitas KH Abdul Chalim (UAC) Mojokerto, Jawa Timur bakal menggelar International Conference on Research and Community Service, yang keempat atau ICORCs 4th yang akan
