Dikehendaki Masyarakat, PKS Tetap Jadi Oposisi
- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengomentari soal posisi mereka dan masuknya Partai Gerindra dalam kabinet Jokowi-Amin. Juru Bicara PKS, Pipin Sopian mengatakan, harus ada partai yang menjadi oposisi, jika tidak tentu berbahaya bagi demokrasi. Ini menjadi evaluasi pada pemerintahan periode pertama Jokowi.
“Kami namakan ini sebagai defisit demokrasi. Makanya ketika PKS menjadi partai oposisi, ini adalah salah satu ikhtiar kita agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian rakyat juga tidak dirugikan,” kata Pipin di Jakarta Selatan, Kamis 17 Oktober 2019.
Pipin menegaskan, oposisi sama dengan keinginan rakyat, sebab publik menginginkan ada yang mengawasi kinerja pemerintah.
“Masyarakat menghendaki adanya oposisi. Jadi jangan berdebat apakah oposisi ada atau tidak ada dalam konstitusi. Secara fakta memang dibutuhkan oposisi di berbagai negara,” katanya.
Ia juga berharap kepada partai non pengusung Jokowi-Amin, ikut menjadi penyeimbang dan mengawasi kebijakan pemerintah. Termasuk Partai Gerindra yang sudah berkomunikasi dengan Jokowi.
Pipin menyebut, keinginan menjadi oposisi itu sama seperti di Amerika Serikat. Partai yang kalah otomatis di luar pemerintah.
“Jadi kalau kedewasaan politik, ketika yang kalah maka di luar pemerintahan. Ini akan menyehatkan demokrasi,” katanya.
Petinggi Gerindra Tepis Isu Keterlibatan Parcok di Pilkada 2024: Kami Kategorikan Hoaks
Ramai isu keterlibatan partai cokelat atau parcok dalam pemenangan paslon tertentu di Pilkada 2024.
