Formappi Khawatir DPR Era Puan Maharani Cuma Jadi Stempel Jokowi
- VIVA.co.id/Eduward Ambarita
VIVA – Sudah dua pekan 575 anggota DPR RI masa bakti 2019-2024 dilantik. Namun, belum terlihat kinerja dari para wakil rakyat di Senayan.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) khawatir DPR periode yang diketuai Puan Maharani ini hanya akan menjadi lembaga stempel. Sebab, kurang merespons berbagai isu dan tuntutan masyarakat. Selain itu, kinerja molor hanya karena masalah pembagian jatah alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Dengan beberapa faktor tersebut, dikhawatirkan DPR periode sekarang tak kritis dan hanya menjadi stempel kebijakan pemerintahan Jokowi.
"Saya sangat khawatir kalau sudah demikian daya kritis DPR akan berkurang. Saya khawatir akan kembali ke zaman Orde Baru. Di mana DPR hanya jadi lembaga stempel yang memberi cap apa yang dimaui oleh presiden," kata Direktur Eksekutif Formappi, Made Leo Wiratma saat diskusi dengan tema 'Wajah Baru DPR: Antara Perppu dan Amandemen GBHN', di kantor Formappi, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019.
Made mengkritik DPR yang seolah satu suara seperti dalam revisi UU KPK hingga disahkan. Padahal, partai politik di DPR mempunyai fungsi untuk pengawasan dan mendengar aspirasi masyarakat.
"Bagaimana mereka (DPR) bisa kuat kalau sudah memposisikan diri hampir semuanya menjadi pendukung koalisi pemerintah," ujarnya.
Hal senada disampaikan peneliti Formappi Lucius Karus. Menurutnya wajah DPR periode ini tidak akan lebih baik dari periode sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka memandang tuntutan mahasiswa yang mendesak presiden segera mengeluarkan Perppu atas UU KPK.
"Tidak ada responsifitas yang mengundang keberpihakan kepada rakyat," ujarnya.
Menurutnya, dengan fakta-fakta tersebut, ia khawatir tidak ada harapan yang cukup optimal untuk DPR menghasilkan produk legislasi yang berkualitas.
"Sudah sepuluh hari dilantik, tapi belum bekerja selain menerima tamu. Sementara sepuluh hari lagi mereka akan menerima gaji,” katanya.
Jokowi Usai Nyoblos di Pilkada 2024: Menang Jangan Jumawa, yang Kalah Harus Terima
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 012 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu
