Tersisa PAN-PKS, Pengkritik Pemerintahan Jokowi Terlalu Lemah

Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf (dua dari kanan) bersama Presiden PKS Sohibul Iman (kiri))
Sumber :
  • DPP PKS Twitter

VIVA – Partai Gerindra dan Partai Demokrat selangkah lagi, diprediksi masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sinyal ini menguat, pascaketua umum kedua partai itu, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto bertemu Jokowi.

PKS Akui Ada Efek Anies Bantu Kemenangan Pramono-Rano di Pilkada Jakarta

Pengamat politik dari IndoStrategi, Arif Nurul Iman menyoroti idealnya dalam demokrasi ada kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan sebagai pengontrol pemerintahan.

Arif menilai, kekuatan penyeimbang sekarang tidak kuat. Jika dua partai yang sebelumnya di barisan kontra Jokowi, ikut bergabung juga. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menurut dia, kurang seimbang jika dibiarkan menjadi oposisi.

Pramono-Rano Menang Satu Putaran, Faktor PKS Kalah di Basis Massanya

"Ketidakseimbangan antara parpol pemerintah dengan parpol yang di luar pemerintah, tentu menciptakan ketimpangan kekuatan politik, sehingga kekuatan penyeimbang lemah dan tidak signifikan," kata Arif kepada VIVAnews, Sabtu 12 Oktober 2019.

Keuntungan bagi Jokowi, memang terlihat di parlemen atau DPR. Kekuatan pemerintah akan semakin bertambah, jika nanti Partai Gerindra dan Partai Demokrat masuk ke dalam koalisi pemerintah. Tetapi, koalisi menjadi lebih gemuk.

Di Pilkada 2024 PKS Kalah di Basis Massanya Seperti Depok, Penyebabnya Karena Ini?

Koalisi gemuk, menurut dia, belum tentu membuat kondisi pemerintahan menjadi tenang. Karena, di koalisi juga ada kepentingan partai-partai yang berbeda. Mereka juga mempersiapkan untuk suksesi agenda kepentingan berikutnya.

Dia mencontohkan, era pemerintahan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono terkait koalisi gemuk. Namun, kondisi internal pemerintah juga tetap ribut dengan sikap kritis partai koalisi seperti PKS saat itu.

"Tidak ada jaminan parpol pendukung pemerintah menjadi loyal, sebagaimana ketika Presiden SBY menjabat dengan menyebut mitra kritis. Namun, kemungkinan smooth lebih tinggi, karena nyaris hanya menyisakan PKS dan PAN yang berapa di luar pemerintah," katanya.

Sebelumnya, Jokowi bertemu dengan SBY di Istana Kepresidenan pada Kamis 10 Oktober 2019. Besoknya, giliran Prabowo yang menemui Jokowi pada Jumat 11 Oktober 2019.

Dua pertemuan politik itu tak menampik membahas kemungkinan masuk kabinet pemerintahan Jokowi di periode kedua. (asp)

Kampanye Akbar Ridwan Kamil-Suswono Pilkada Jakarta

Timses Bantah Mardani soal KIM Plus Tak Optimal Menangkan RK-Suswono

Sekretaris Tim Sukses Ridwan Kamil (RK)-Suswono membantah pernyataan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera yang menyebut KIM Plus tak optimal memenangkan RK-Suswono.

img_title
VIVA.co.id
29 November 2024