Setelah Megawati, Pimpinan MPR Juga Akan Temui SBY
VIVA – Majelis Permusyawaratan Rakyat berencana juga meminta pandangan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, terkait amandemen UUD 1945.
Setelah mendatangi Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima RI kemarin, pandangan dari para mantan kepala negara dipercaya bakal mendapatkan bayangan pengalaman selama melaksanakan konstitusi di era mereka menjabat.
Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, ketika bertemu Megawati, presiden perempuan pertama itu dianggap presiden yang terakhir mengalami pemilihan lewat mandataris MPR.
"Nanti pun kita akan bertemu dengan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita juga akan menanyakan hal yang sama selama beliau menjabat apakah konstitusi yang beliau jalankan itu perlu penyempurnaan atau tidak," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019.
Bambang sebelumnya menegaskan, rencana amandemen konstitusi tidak melenceng dari klausul awal. MPR hanya mengingkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali. Lagi-lagi ia menjelaskan, amandemen tidak akan mengubah sistem Pemilu, seperti dikhawatirkan banyak kalangan.
"Maka kami akan cermat betul dalam mengambil keputusan terkait dengan amandemen," tuturnya.
Seperti diketaui, usai pertemuan pimpinan MPR dengan Megawati, Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan, bahwa niat mengamandemen UUD 1945 secara terbatas yang tengah digodok Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memandu Presiden hingga kepala daerah di berbagai tingkat merancang suatu pembangunan.
Jika GBHN ada, kata politisi Partai Golkar itu, mulai dari Presiden hingga pimpinan daerah ke bawah bersinergi atau semacam punya buku induk bersama.
"Terbatas maksudnya adalah lebih kepada perjalanan bangsa kita ke depan dari sisi ekonomi. Bagaimana kita bisa menciptakan ke depan ini suatu hal yang semacam cetak biru atau blue print Indonesia 50-100 tahun kedepan yang semua mengacu pada satu buku induk," kata Bambang usai bertandang ke kediaman Megawati Seokarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019.
Â
Heboh Mobil Dinas RI 36 Raffi Ahmad, Pimpinan MPR: Masyarakat Nilai Perilaku, Mata-Telinga di Mana-mana
Patwal mobil dinas RI 36 Raffi Ahmad jadi sorotan luas dengan memantik kritik.
