Dahnil: Penelitian Oxford, Kelakuan Buzzer Menyerang Oposisi Kritis
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Hasil penelitian Universitas Oxford menyatakan perpolitikan di Indonesia memakai jasa pendengung di media sosial atau buzzer. Juru Bicara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai hasil penelitian Oxford ada perilaku buzzer yang menyudutkan oposisi.
Dia menjelaskan, hasil penelitian itu diketahui 71 persen perilaku buzzer cenderung pendukung pemerintah dan propaganda partai.
"Penelitian Oxford kita lihat 71 persen perilaku buzzer itu kecenderungan menyebarkan pro government, pro pemerintah, dan propaganda partai. Kemudian 89 persen yang paling tinggi itu dilakukan komputasi propaganda untuk menyerang para politisi oposisi," kata Dahnil dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne, #ILCBuzzer dikutip Rabu malam, 9 Oktober 2019.
Dia menyebut kritik yang disampaikan oposisi justru diserang balik oleh buzzer. Pengkritik itu pun seolah di-downgrade dengan dilabeli istilah stigma tertentu seperti radikal sampai pro Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan label tersebut, oposisi kritis itu seolah-olah sebagai penyampai pesan hoax.
"Semua kritik itu kemudian diserang balik. Kenapa, karena dari penelitian itu untuk menekan hak asasi manusia itu maka harus disamarkan. Dalam bahasanya kill the messenger. Supaya orang yang membawa pesan itu di-downgrade sehingga kehilangan otoritas seolah-olah yang dia sampaikan itu hoax. Atau nanti radikal, ujung-ujungnya pro HTI ya stigmanya itu-itu saja," tutur Dahnil.
Namun, ia menekankan, dalam penelitian itu kecenderungan mendiskreditkan lawan politik dalam hal ini oposisi dilakukan di 70 negara. Jadi, bukan hanya di Indonesia.
"Dan itu dilajukan di 70 negara. Yang menggembirakan bukan hanya di Indonesia. Ada di 70 negara punya trend yang sama," tutur Dahnil.
Kemudian, ia menyinggung ada upaya lain dengan buzzer untuk menenggelamkan perbedaan pendapat. "Misalnya seorang Dahnil mengritik, dituduh nyinyir. Bahwasanya saya kalau kalah karena 02 belum move on. Pokoknya dikubur," jelasnya.
Dahnil pun menyebut maraknya buzzer saat ini karena pemerintah miskin prestasi. Menurutnya, jika prestasi baik maka masyarakat akan otomatis menjadi buzzer pemerintah.
"Saya melihat kecenderungan buzzer ini muncul ketika kita miskin prestasi. Kalau prestasinya tinggi atau prestasinya baik maka sejatinya masyarakat secara automatically menjadi buzzer pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, Universitas Oxford menerbitkan penelitian berjudul 'The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation'. Hasil penelitian itu lakukan Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard. Dalam penelitian itu, Indonesia disebut menjadi satu dari 70 negara yang memakai buzzer.
>
Natalius Pigai: Saya Jadi Menteri Bukan karena Oposisi
Menteri HAM Natalius Pigai mengaku ditunjuk sebagai menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan karena pernah menjadi oposisi.
