Gerindra Bidik Pimpinan Komisi Energi dan Pertanian di DPR
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Fraksi Partai Gerindra mengakui pihaknya mengincar pimpinan di alat kelengkapan dewan atau komisi yang membidangi energi dan pertanian. Pos itu berada di Komisi VII yang bermitra salah satunya dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Miner serta Komisi IV yang berhubungan, pertanian dan pangan.
Anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan sesuai visi-misi Gerindra yang disampaikan Ketua Dewan Pembinanya Prabowo Subianto, bahwa ada lima visi dan program Prabowo, yakni pertanian atau kedaulatan pangan, pertahanan, energi, air, dan pemerintahan yang kuat.
"Lima itu konsentrasi intisari dari visi misi program Pak Prabowo," kata Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Ahmad Riza Patria saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2019.
Namun Riza tetap membuka kemungkinan, fraksinya juga menduduki pimpinan komisi hukum atau pertahanan. Menurut Ketua DPP Partai Gerindra itu, soal pembagian alat kelengkapan, pihaknya masih bermusyawarah dengan fraksi-fraksi lain.
"Mudah-mudahan dengan cara musyawarah bisa ada kesepakatan karena masing- masing punya konsentrasi," kata Riza.
"Kita juga pengen di IV, pengen juga kalau bisa di VII, pengen juga kalau bisa di I," imbuhnya.
Riza membantah, pos komisi yang tengah diincar sejalan dengan wacana perihal kursi menteri yang diperoleh partainya. Belakangan, hubungan Prabowo terbilang mesra dengan mantan rival, Presiden terpilih Jokowi, yang banyak orang menganggap sebagai pertemuan rekonsiliasi.
Tidak hanya Jokowi, Prabowo juga menyambangi Megawati Soekarnoputri yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan, partai pengusung utama Jokowi di Pilpres 2019.
"Kita tidak pernah bicara menteri sampai hari ini, tidak pernah minta, tidak pernah menyodorkan dan sebagainya. Sejak pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi di MRT itu tidak pernah bicara menteri," tuturnya. (ren)
Kelangkaan Minyak Goreng, Komisi 6 DPR: Rantai Pasok Rusak
Hingga saat ini, kelangkaan minyak goreng masih terjadi di beberapa wilayah. Pemerintah dan stakeholder diminta untuk duduk bersama mencari solusi.
