Ketimbang Perppu KPK, PDIP: Lu Kalau Nggak Sepakat, Judicial Review
- VIVA.co.id/Dwi Royanto
VIVAnews - Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto, menanggapi soal usulan diterbitkannya Perppu KPK. Ia mempertanyakan soal kekosongan hukum dan kegentingan yang memaksa.
"Perppu itu ada syaratnya, nomor satu, ada situasi genting dan ada kekosongan hukum. Itu konstitusi bunyinya ngono," kata Bambang di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 7 Oktober 2019.
Menurutnya, seharusnya semua orang merasakan ada kegentingan memaksa untuk diterbitkannya perppu. Lalu, saat ini juga tak ada kekosongan hukum.
"Kekosongan hukum ono ora? Pimpinan (KPK) isih limo (masih lima), itu masih OTT. Nggak ada kekosongan hukum, what? Jadi nggak ada alternatif lain, kecuali judicial review," kata Bambang.
Ia menilai saat ini konstitusi harus dipatuhi. Karena itu akan menjadi susah kalau suka-suka.
"Kalau UU sudah diketok, RUU sudah diketok, nggak ada cara ikut konstitusional law kita. Lu kalau nggak sepakat, judicial review," kata Bambang.
Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyetujui revisi UU KPK. Namun kemudian, sejumlah pihak menolak, termasuk memicu aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang cukup masif. (ren)
Belasan Terdakwa Kasus Pungli Rutan KPK Dituntut 4-6 Tahun Bui
Jaksa penuntut umum (JPU) memberikan tuntutan 4 sampai 6 tahun penjara untuk 15 terdakwa kasus pemungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
