Apa Istimewanya Kursi Pimpinan MPR?
- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Meskipun MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi seperti di masa Orde Baru, lembaga tersebut masih memiliki pengaruh politik yang besar.
"Fungsi mengubah undang-undang dasar kan strategis sekali. Kembali atau tidak kembali ke UUD `45, misalnya. Atau perlu-tidak perlunya amandemen kelima, misalnya. Itu kan bisa dimainkan oleh pimpinan MPR," ujar Asep.
Apa saja wewenang MPR?
Peneliti senior di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, mengatakan ketua MPR akan punya porsi yang cukup besar dalam menentukan agenda amandemen UUD 1945.
Agenda yang diusulkan PDI Perjuangan itu bertujuan antara lain mengembalikan kewenangan MPR untuk menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menurut para pengkritik akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru dan merusak sistem presidensial.
Meskipun kedua partai yang sedang memperebutkan jabatan tersebut, Golkar dan Gerindra, sudah menyatakan sepakat dengan rencana amandemen dalam forum-forum MPR pada periode yang lalu, tapi sebenarnya masih banyak perdebatan di internal mereka, menurut Bivitri.
"Dua-duanya sebenarnya belum terlalu firm, dalam arti mau lihat isi amandemennya seperti apa ... ia ingin mengarahkan lah, kalaupun ada amandemen, arahnya ke mana," imbuhnya.
