Pertemuan Makan Siang Bamsoet dengan 8 Fraksi, Ketua MPR Jangan Voting
- VIVA/Eduward Ambarita
VIVA – Sekretaris Fraksi Nasdem di MPR, Syarif Alkadrie membeberkan isi pertemuan dari agenda makan siang yang diinisiasi calon ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Salah satunya, berdiskusi bagaimana mencari jalan untuk memilih Ketua MPR melalui musyawarah mufakat.
"Jadi, kita sambil mencari jalan terbaik dalam suatu keputusan itu kita coba mengimplementasikan terhadap musyawarah mufakat itu, sehingga nilai-nilai musyawarah mufakat," ujar Syarif kepada wartawan, Rabu, 2 Oktober 2019.
Menurut Syarif, dalam pertemuan itu memang Bamsoet menyampaikan niatnya untuk maju sebagai ketua MPR. Di mana, saat ini mantan ketua DPR itu sedang membangun komunikasi dengan fraksi.
"Kalau musyawarah mufakat menghendaki pak Bamsoet untuk menjadi Ketua MPR, sedangkan wakil-wakil kan sudah diputuskan juga," katanya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut hanya dihadiri delapan fraksi hadir. Minus Satu fraksi yang tak hadiri yakni PKS.
Meski demikian dia menyebut pertemuan tadi belum menghasilkan kesepakatan antarfraksi terkait siapa yang akan mengisi jabatan Ketua MPR.
"Endak, itu kan dalam pembicaraan-pembicaraan untuk menyamakan persepsi. Untuk membangun komunikasi, kan masih ada waktu besok sesuai dengan Tatib untuk mengajukan calon-calon pimpinan MPR," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, pertemuan tersebut sebelumnya diungkap oleh Jubir Fraksi Gerindra MPR, Andre Rosiade yang menyebut bila politikus Partai Golkar yang juga calon ketua MPR, Bamsoet sudah melobi seluruh fraksi di MPR, agar mendukungnya menjadi pucuk pimpinan MPR periode 2019-2024.
"Ya saya tahu, saya juga dengar Pak Bamsoet siang ini mengundang semua sekretaris fraksi untuk makan siang. Itu kan hal wajar dan lumrah saja dalam berpolitik. Itu hak beliau," kata Andre. (asp)
Kadin Indonesia Bentuk Satgas Terkait Putusan MK, Bamsoet Ungkap Perlunya UU Ketenagakerjaan Baru
Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja.
