Demi Keseimbangan Demokrasi, Ketua MPR Layak untuk Gerindra
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Golkar dan Gerindra diprediksi akan bersaing memperebutkan jatah kursi Ketua MPR. Perebutan kursi Ketua MPR ini diharapkan memunculkan keseimbangan antara faksi pemerintah dan di luar pemerintah atau oposisi.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai sebaiknya Ketua MPR diberikan kepada Gerindra. Hal ini untuk memunculkan minimal keseimbangan dalam sistem demokrasi.
"Kalau ketua DPD La Nyalla, Ketua DPR itu Puan, faksi pemerintah tambah kalau ketua MPR itu Bamsoet. Secara citra, simbol keseimbangan tidak terlihat direbut semua oleh faksi pemerintah," kata Pangi kepada VIVAnews, Rabu, 2 Oktober 2019.
Pangi menambahkan sistem demokrasi yang baik perlu ada perbedaan pandangan dari oposisi. Ia menilai antara DPD dengan DPR saat ini suaranya diprediksi sama yaitu kemungkinan tak ada kritik kebijakan pemerintah.
Dia mengingatkan demokrasi yang baik membutuhkan kubu penyeimbang. Hal ini penting untuk lima tahun ke depan pemerintahan Jokowi.
"Sebaiknya Ketua MPR diberikan ke Gerindra, kalau dikuasai faksi pemerintah akan menjadi buruk. Karena perlemen itu harus berbicara dan berkata-kata. Berbeda suara dengan pemerintah itu akan menjadi vitamin," jelas Pangi.
Kemudian, ia menambahkan, jika Gerindra mendapat jatah Ketua MPR maka mesti menjalankan suara oposisi. Jangan hanya sekedar tukang stempel pemerintah. Ia menyoroti Gerindra yang kurang keras terhadap sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) bermasalah.
"Gerindra sebetulnya secara de jure menyatakan oposisi meski dari permainan belakangan ini belum ada peran oposisi buktinya semua UU disahkan. Jadi, jangan tukang stempel pemerintah," ujar Pangi.
Sebelumnya, Anggota MPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menegaskan sejak awal memutuskan Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani sebagai calon Ketua MPR. Gerindra mengajukan Muzani bukan sekadar menjadi Wakil Ketua MPR.
"Sejak awal telah memutuskan Pak Muzani maju ketua MPR. Gerindra dukung bang Muzani sebagai ketua MPR, jelas, kami mencalonkan Ketua bukan Wakil Ketua MPR. Dari awal ini," kata Andre di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2019.
Menurutnya, kehadiran Muzani sebagai Ketua MPR bila memang terpilih akan menampilkan keseimbangan politik yang baik. Ia pun mengimbau kepada presiden untuk menghormati marwah lembaga.
Menkum Sebut Revisi UU Ketenagakerjaan Tak Perlu Lewat Prolegnas DPR
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tak perlu melewati proses program legislasi nasional (Prolegnas) di DPR.
