MKGR 'Perjuangan' Pimpinan Fahd A Rafiq Dinilai Bikin Pecah Golkar
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
VIVA – Jelang Musyawarah Nasional atau Munas, internal Partai Golkar makin menghangat. Salah satunya menyangkut keabsahan kepengurusan ormas sayap Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).
Ketua MKGR Jawa Barat, Rahmat Sulaeman merespons sinis pemecatan dirinya dan Ketua Dewan Kehormatan MKGR, Dedi Mulyadi oleh kubu MKGR Perjuangan yang dipimpin Fahd A Rafiq. Bagi dia, cara Fahd tersebut sebagai dagelan.
Dia menyindir sejak kapan MKGR pimpinan Fahd punya keabsahan dan diakui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Menurutnya, Musyawarah Besar atau Mubes yang dihelat Fahd A Rafiq Cs ilegal karena tak punya pengakuan resmi dari DPP.
“Mubes MKGR Perjuangan di Hotel Sultan, 19 september 2019 tidak satupun Ketua DPD Provinsi MKGR yang hadir. Nah, surat izin hotelnya bukan buat Mubes. Tapi, surat berkop surat motor gede untuk kegiatan sosial dengan pembagian santunan anak yatim,” kata Rahmat kepada wartawan, Jumat, 27 September 2019.
Dia menambahkan mubes dalam ormas sayap partai itu punya aturan resmi. Tak bisa sembarangan dalam penetapan jadwal mubes sampai rapat. ”Itu semua kan enggak ada. Makanya enggak sesuai mekanisme dan prosedural organisasi,” jelasnya.
Kemudian, ia menyinggung cara Fahd yang memecatnya dengan Dedi Mulyadi. Cara Fahd ini justru merusak dan memecah internal Golkar sebagai partai besar.
Dia hanya mengakui DPP MKRG pimpinan Roem Kono sebagai Ketua Umum. Lalu, MKGR Jawa Barat yang dipimpinnya sejauh ini masih solid mendukung DPD Golkar di bawah Dedi Mulyadi.
"Aneh, saya merasa tidak pernah dapat SK oleh saudara Fahd. Karena ketua Umum Ormas MKGR yang sah dan diakui oleh DPP Partai Golkar adalah Pak Roem Kono selaku Ketua Umum," ujarnya.
Selain itu, ia pun mengingatkan agar kader MKGR tetap solid di bawah pimpinan Roem Kono yang mendukung Airlangga Hartarto sebagai caketum petahana untuk Munas 2019. Ada sejumlah agenda penting mulai munas partai sampai persiapan Pilkada 2020.
"Kita tetap fokus pada konsolidasi organisasi, pembinaan serta mendukung agenda-agenda prioritas program Golkar," tuturnya. (sah)
Sosialisasi Perda, Alia Laksono: Pemahaman Menyeluruh Masyarakat Sangat Diperlukan
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, mengatakan kalau Peraturan Daerah atau Perda dibuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Maka sosialisasi penting
