Koruptor Tak Boleh Maju Harus Diatur di UU Pilkada dan PKPU
- ANTARA FOTO/ Jeremias Rahadat
VIVA – Ketua Komisi II DPR RI, Arief Budiman mengusulkan sejumlah hal untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Di antaranya soal larangan terpidana korupsi bisa berkontestasi pilkada dan soal adanya e-rekapitulasi.
"Memasukkan larangan terpidana korupsi dan e-rekap. Itu dua hal barunya," kata Arief di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis 26 September 2019.
Ia mencontohkan e-rekap sebetulnya sudah dilakukan dengan mengirimkan formulir ke kabupaten. Kemudian kabupaten scan dan masuk ke situng.
"Itu praktiknya kemarin kan di kabupaten. Nah tapi kemarin itu kan hanya sebatas informasi. Kalau ini disetujui, ya itu jadi hasil yang ditetapkan. Kita gunakan sistem Sipol itu, kan enak," kata Arief.
Adapun soal larangan terpidana korupsi, ia menjelaskan KPU sempat mengatur hal itu pada peraturan KPU. Namun karena hal itu tidak diatur dalam UU, maka kalah saat diuji materikan di MK.
"Makanya saya berharap diatur dalam UU. Tapi kalau pun nanti tidak diatur dalam UU, kami berharap para pihak bisa disetujui diatur dalam PKPU. Kalau semua semangatnya sama pemberantasan korupsi kan harusnya enggak ada yang mempermasalahkan," kata Arief.
Eks Penyidik KPK Ajak Masyarakat Tak Pilih Calon Pemimpin yang Terafiliasi Dengan Koruptor
27 November 2024, masyarakat akan memilih calon kepala daerah di Pilkada serentak. Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, berharap masyarakat Cari tahu latar belakangnya
