Rocky Gerung: Mahasiswa Sedang Memberi Kuliah pada Kekuasaan
- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Aksi demonstrasi mahasiswa dilakukan serentak di sejumah daerah. Mereka menyampaikan tuntutan agar DPR membatalkan pengesahan RUU KUHP sampai meminta Jokowi mundur dari jabatannya.
Pengamat sosial politik, Rocky Gerung pun merespons lewat cuitannya yang menyindir pemerintahan Joko Widodo. Ia menyebut batal memberikan kuliah di kampus karena mahasiswa sedang turun ke jalan melakukan demonstrasi.
"Maaf, saya batal memberi kuliah di sejumlah kampus, karena mahasiswa sedang memberi kuliah pada kekuasaan," demikian cuitan Rocky dikutip dari akun Twitternya, @rockygerung, Selasa, 24 September 2019.
Sebelumnya, Rocky juga menyindir cara Jokowi yang mengeluarkan video blog bareng cucunya, Jan Ethes. Jokowi bersama cucu pertamanya itu jalan-jalan di Istana Bogor sambil memberi makan kepada rusa-rusa.
Momen vlog ini dikritik netizen karena Jokowi sebagai kepala negara dinilai tak peka dengan persoalan negara. Persoalan itu seperti masalah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sampai gencarnya protes penolakan RUU KUHP dan UU KPK di sejumlah daerah.
"1. Negeri berasap. 2. Bara sosial dimana-mana. 3. Rusa istana lucu-lucu. Tiga fakta. Sekedar fakta," cuit Rocky.
Aksi mahasiswa turun ke jalan menyampaikan protesnya meluas ke sejumlah daerah. Pusat aksi berada di depan gedung DPR, Jakarta.
Para intelektual muda ini berhasil merangsek masuk ke gedung DPR untuk menemui wakil rakyat. Mereka menyampaikan mosi tak percaya kepada DPR.
Merespons hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim mengemukakan, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pembahasan empat RUU yaitu RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Minerba.
"Presiden meminta DPR untuk tunda dulu keempat (RUU). Penundaan dimaksudkan untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat," ujarnya dalam acara Apa Kabar Indonesia tvOne, Selasa, 24 September 2019.
Ifdhal mengungkapkan, usulan empat RUU itu dari pemerintah. Seperti RUU KUHP sudah lama sekali diusulkan. "Itu warisan dari beberapa pemerintahan," ujarnya.
Saat ini melihat dinamika yang berkembang karena itu direspons oleh Presiden. "Karena itu kemarin Presiden mengundang pimpinan DPR untuk konsultasi, untuk membahas aspirasi yang berkembang," kata Ifdhal.
Menurut dia, aspirasi protes yang disampaikan para mahasiswa akan dilanjutkan untuk dibahas dalam penundaan revisi UU tersebut.
>