Logo DW

LIPI: Politik Dinasti di Indonesia Kian Subur

Elnur/Fotolia
Elnur/Fotolia
Sumber :
  • dw

Selain itu perlu untuk menghilangkan politik uang dalam pemilihan, agar lebih banyak orang bisa berpartisipasi dalam ajang pilkada/pemilu. Selama ini calon yang muncul berasal dari kelompok dinasti yang notabene telah memiliki sumber daya ekonomi yang banyak sehingga memungkinkan untuk melakukan money politics untuk membuat mereka terpilih. Dalam survei LIPI 2019, terlihat bahwa 47 persen responden bersifat permisif terhadap politik uang. Cara lain adalah menguatkan pelembagaan partai politik yang masih lemah dengan mendorong partai politik untuk membentuk kader, tidak sekadar mencomot calon yang punya modal ekonomi dan popularitas tinggi yang biasanya berasal dari dinasti politik.

Berapa kisaran jumlah pejabat yang kemudian juga menerjunkan anggota keluarganya ke politik?

Tahun 2016 angka daerah yang melibatkan dinasti politik ada 65 daerah. Saat ini jumlahnya mungkin tidak berkurang jauh.

Salah satu tujuan reformasi adalah menghapus sistem kekronian namun dengan berlanjutnya politik dinasti ini, berarti tujuan ini gagal?

Tujuan bahwa kekuasaan tidak lagi terpusat di satu orang (Soeharto) dapat dikatakan berhasil, tetapi memang kekuasaan saat ini berada di tangan beberapa kelompok karena konsolidasi demokrasi belum berada di titik finalnya. Istilahnya adalah the iron law of oligarchy yaitu keadaan ketika dalam situasi demokrasi, selalu ada tendensi untuk penguasaan kekuasaan oleh satu kelompok. Jadi, di Indonesia, situasi oligarki sangat mungkin terjadi, karena kita bahkan belum sampai pada posisi demokrasi yang terkonsolidasi.

Siapa saja pemimpin di Indonesia baik tingkat nasional dan daerah yang berkualitas namun tidak berpolitik dinasti? Apa pelajaran yang bisa dipetik dari mereka?

Banyak, misalnya Ridwan Kamil, Tri Rismaharini, atau Nurdin Abdullah yang berhasil mengalahkan Dinasti Limpo di Sulsel. Ketiganya memperlihatkan bahwa meskipun pilkada banyak dimanfaatkan oleh dinasti politik untuk merebut kekuasaan, namun di sisi mata uang yang lain, pilkada juga memungkinkan orang-orang yang tidak memiliki eksposur kekuasaan sebelumnya untuk muncul sebagai pemimpin. Jokowi sendiri bukan berasal dari dinasti politik, tetapi kalau akhirnya dia malah membangun dinasti, itu lain soal lagi.