Franz Magnis Bersyukur Jokowi Tunda Revisi UU KUHP

Budayawan Franz Magnis Suseno.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna

VIVA – Budayawan Romo Franz Magnis Suseno memuji langkah Presiden Joko Widodo yang telah menunda pembahasan revisi Undang-undang KUHP yang menuai pro dan kontra di tengah publik.

Istana Tegaskan Program Lapor Mas Wapres Punya Pemerintah, Bukan Gibran

"Mengenai hukum pidana, saya sangat mensyukuri bahwa Presiden Jokowi menunda," katanya di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 September 2019.

Menurut Frans, jika RUU KUHP direspons Jokowi sama dengan RUU KPK, masyarakat akan menilai Jokowi melakukan kongkalikong dengan pihak yang berkepentingan.

Ancaman Danpuspom untuk 4.000 Prajurit yang Main Judi Online: Bakal Dipidana

"Kalau tidak (ditunda) dia itu bisa dianggap ikut kongkalikong untuk mengesahkan suatu dasar undang undang tindak pidana yang tidak bisa diterima manusia. Perlu di-clear-kan dulu," ujarnya.

Saat disinggung terkait pengesahan RUU KPK, Romo Magnis menilai sangat buruk. Sebab, dalam proses pembahasan dan pengesahan RUU KPK dilakukan secara silent operation atau diam-diam. Hal inilah yang membuat reaksi dari masyarakat.

Membangun Masyarakat Digital yang Terinformasi

"Itu buruk, sama dengan masalah KPK Itu masalah kompleks. Ini dilakukan secara diam-diam dalam waktu yang mendesak tanpa diskusi umum, itu sama dengan bajingan menyelundupkan sesuatu yang tidak diketahui orang umum," katanya. (ase)

Petugas melayani laporan warga melalui program Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 11 November 2024.

Hari Keempat Lapor Mas Wapres Catat 296 Aduan, Paling Banyak soal Ini

Pihak Istana Negara mengatakan sudah ada 296 aduan di hari keempat program 'Lapor Mas Wapres' resmi dibuka.

img_title
VIVA.co.id
14 November 2024