Jago Lobi, Ahok Diusulkan Jadi Menteri Investasi
- VIVAnews/Reza Fajri
VIVA – Sebanyak 70 organ relawan pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang tergabung dalam Poros Benhil menggelar konvensi publik. Mereka sepakat mengusulkan sejumlah nama untuk masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024 mendatang.
"Kami baru saja menggelar konvensi publik, untuk menampung aspirasi para relawan. Di antaranya, kami mengusulkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk masuk kabinet," kata Koordinator Poros Benhil, Aznil Tan di Jakarta, Sabtu 21 September 2019.
Aznil menjelaskan, Presiden Jokowi pada Rabu 14 Agustus lalu, pernah mengungkapkan rencana pembentukan Kementerian Investasi. Aznil mengharapkan, Ahok bisa menduduki posisi menteri bidang investasi tersebut.
"Kami melihat, cara kerja beliau saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Beliau adalah sosok yang cerdas dalam regulasi dan jago dalam melobi. Terbukti, pembangunan Simpang Susun Semanggi tanpa dana APBD," ujar Aznil.
Menurut Aznil, para relawan juga sepakat mengusulkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Sosok Moeldoko dinilai sangat mumpuni menduduki posisi tersebut.
"Kemudian, Rokhmin Dahuri. Kami mengusulkan beliau sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Kami menilai, beliau sangat menguasai dunia kemaritiman. Karena, beliau pakar, sekaligus penggagas Indonesia poros maritim dunia. Beliau memiliki konsep matang dan mampu mengeksekusi konsep tersebut," kata Aznil.
Selain itu, para relawan sepakat mengusulkan kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif untuk mempertahankan Basuki Hadimuljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selama lima tahun terakhir, Basuki dinilai mampu mengeksekusi program-program pembangunan dengan sangat baik.
"Beliau contoh nyata eksekutor konsep dan program-program. Kami sudah bosan dengan para menteri atau pejabat negara yang hanya kaya akan wacana. Tapi faktanya, nyaris tidak banyak bukti kerja nyata yang bisa dipersembahkan kepada rakyat. Kami bosan. Kami butuh eksekutor andal terkait visi dan misi Jokowi," ujarnya.
Menurut Aznil, pihaknya sangat peduli dengan generasi milenial. Pihaknya mengusulkan Politikus Partai Nasdem sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, Prananda Paloh sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP)."Bagaimanapun ,dia adalah salah satu tokoh muda yang paling moncer di Republik ini. Dia juga sudah tuntas pada dirinya dan mampu bekerja dengan baik," kata Aznil.
Di samping itu, Aznil mengusulkan, pembentukan Badan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Dunia Kewirausahaan, serta Badan Ketahanan Energi. Pembentukan dua badan baru ini, agar semakin lincah di antaranya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen.
"Untuk menindaklanjuti hasil konvensi publik ini, kami akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin dan semua ketua umum partai pendukung. Paling lambat Senin, akan kami kirimkan," ujarnya.
Di tempat yang sama, Nikolas Kosigin, ketua umum Dua Periode untuk Indonesia (2PUI), salah satu organ relawan Jokowi menambahkan, perlunya pembubaran Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata. Menurut Nikolas, bidang tersebut selayaknya diurus lembaga negara setingkat badan.
"Ini bukan untuk amputasi tanpa solusi. Tetapi, kami sangat ingin mengakselerasi program-program terkait pemuda, olahraga dan pariwisata, supaya tetap sasaran," kata Nikolas.
Nikolas mencontohkan, sejumlah negara di ASEAN tidak memiliki kementerian pariwisata. Seharusnya, hal itu diurus badan khusus dan sifatnya otonom. "Kita tertinggal dalam pola pikir. Singapura itu setingkat badan. Malaysia itu badan. Filipina juga demikian. Semua setingkat badan. Selama ini tidak ada hasil maksimal. Agenda event tidak dirasakan langsung, khususnya bagi pelaku usaha," kata Nikolas.
Sejumlah organ relawan Jokowi yang hadir dalam konvensi publik ini, di antaranya Kornas Jokowi, 2PUI (2 periode untuk Indonesia), Abdi Bangsa, Derap 98, Bela Jokowi, dan Brigade Emak-emak Militan.
