Hadapi Munas, Golkar Diharapkan Tetap Bersatu
- VIVAnews/ Foe Peace Simbolon.
VIVAnews - Dewan Pimpinan Daerah dan elite Partai Golkar seperti Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, serta Agung Laksono disebut mendukung Airlangga Hartarto pada Musyawarah Nasional Desember mendatang. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Ricky Rachmadi, para tokoh juga berharap Golkar tidak terpecah dalam kontestasi nanti.
"Pak ARB selaku Ketua Dewan Pembina mengingatkan Partai Golkar supaya tidak pecah. ARB ingin partai beringin tetap bersatu dalam dinamika yang terjadi menjelang Munas 2019 mendatang," ujar Ricky kepada wartawan, Selasa, 17 September 2019.
Ricky mengatakan, Golkar akan lebih partisipatif dengan rakyat. Karena itu, secara internal, mereka tetap harus bersatu. “Kalau Partai Golkar pecah maka yang akan bertepuk tangan adalah orang lain," kata Ricky, menirukan ucapan ARB.
Ricky menambahkan, ARB meminta fungsionaris di semua jajaran partai beringin kompak dalam menjaga persatuan partai. "Dan dia ingin kader partainya membuktikan bahwa saat ini Golkar tetap satu," kata Ricky lagi.
ARB pun, lanjut Ricky, menitipkan pesan supaya kader Golkar tidak berkhianat. "Jangan menohok kawan sendiri. Jangan menggunting dalam lipatan. Saya kira tetap berlaku sampai sekarang itu lah pesan saya ini," tegas Ricky lagi, masih menirukan pernyataan ARB.
Pada bagian lain, Ricky menyebutkan acara pertemuan Minggu malam kemarin juga memberi isyarat Munas Golkar sebenarnya sudah selesai. Dia mengklaim peluang keterpilihan Airlangga Hartarto begitu besar.
RIcky mengatakan, Airlangga didukung oleh pemilik suara Munas. Para tokoh elit partai pun tampaknya berada di belakang Airlangga.
Sementara, kata dia, Bamsoet menyadari bahwa dia sudah dalam situasi krisis dukungan baik dari elit partai maupun pemilik suara, sehingga pada saatnya kelak Bamsoet akan lempar handuk sebagai tanda mengakhiri perjuangannya untuk merebut posisi Ketua Umum Partai. [mus]
Hasto Singgung Presiden Tiga Periode, Bahlil Bilang "Sok Tahu"
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan tidak pernah ada instruksi dari mantan presiden Jokowi terkait isu perpanjangan jabatan sampai tiga periode.
