Pendiri Universitas Pertahanan Mencuat Disebut Layak Jadi Menhan
- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Kabinet Jokowi di periode kedua pemerintahannya diharapkan diisi figur-figur menteri yang punya rekam jejak nasionalisme tinggi. Calon menteri mesti punya kecerdasan emosional dalam mengatasi persoalan bangsa.
Tokoh pembangunan karakter bangsa, Ary Ginanjar Agustian mengatakan, persoalan bangsa kian hari makin menumpuk dari aspek sosial, moral, sampai kekuatan pertahanan.
"Bangsa ini sudah lama kehilangan daya juang demi menjaga nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan," ujar Ary, dalam keterangannya, Senin, 16 September 2019.
Dia menjelaskan alasan pengelolaan pembangunan negara dibutuhkan figur dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Tiga faktor ini penting sebagai faktor penentu. Ia pun menyoroti posisi Menteri Pertahanan atau menhan untuk kabinet baru Jokowi nanti.
Posisi menhan di kabinet Jokowi menurutnya diperlukan figur yang kompetensi dengan kecerdasan intelektual, spritual, dan emosional. Dengan tiga kecerdasan ini dapat mendukung tugas berat menhan dalam menjaga pertahanan NKRI dengan pengembangan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Maka itu, ia pun menyinggung figur pendiri Universitas Pertahanan Letjen (Purn) Syarifuddin Tippe. Selain punya kecerdasan, figur ini memiliki rekam jejak militer yang panjang seperti Kasdam Iskandar Muda sampai Pangdam Sriwijaya.
"Beliau seorang professor, artinya cerdas secara intelektual, beliau juga seorang TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, sudah pasti beliau sangat cinta akan bangsa ini dan punya mental yang kuat," ujar CEO ESQ Leardership Center tersebut.
Kemudian, ia menyebut dengan berlatarbelakang militer, Syarifudin Tipe punya punya benang merah dengan sektor pertahanan. Mendukung ketahanan negara kepualauan yang luas seperti Indonesia dinilai masih membutuhkan figur berlatarbelakang militer.
"Dia adalah orang yang saya rekomendasikan untuk Indonesia Hebat di bidang pertahanan,” katanya," tuturnya.
Kabinet Kerja jilid II untuk pemerintahan Jokowi periode 2019-2024 masih misterius. Jokowi menegaskan urusan kabinet menteri merupakan hak prerogatifnya sebagai kepala negara. Meski ia pernah bilang jatah di kabinet pemerintahansnya untuk non parpol atau profesional sebanyak 55 persen serta parpol dengan 45 persen. (jhd)
