Komisi I DPR Setuju Batasi Kedatangan Warga Asing di Papua
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai perlu membatasi Warga Negara Asing (WNA) ke Provinsi Papua. Sebab keberadaan mereka justru membuat isu Papua menjadi isu internasional.
"Oleh karena itu, saya kira sebagai negara berdaulat, kita bisa membatasi. Enggak ada salahnya kita membatasi WNA yang ada di Papua selama mereka memberikan indikasi-indikasi bahwa keberadaan mereka justru untuk mengangkat dan menginternasionalisasi masalah Papua ini," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 3 September 2019.
Ia mencontohkan saat kunjungannya ke Belanda. Mereka melihat persoalan Papua sebagai persoalan yang sangat diskriminasi dan rasialis. Padahal, kenyataannya tak seperti itu.
"Nah ini yang saya kira hal-hal yang menjadi tantangan buat kita untuk menyelesaikan masalah Papua ini," ujar Andreas.
Begitu pun soal pemblokiran internet di Papua, ia menilai, upaya itu dilakukan untuk membendung masuknya atau keluarnya informasi yang justru hanya memperparah kondisi di Papua.
"Karena dari pantauan Kominfo, dari sekian banyak info yang beredar, lebih banyak info yang tidak benarnya daripada yang benarnya. Jadi, (pemblokiran internet) itu kan hanya sementara, bukan untuk permanen. Sifatnya temporer, untuk mengatasi masalah. Negara punya otoritas memendung sementara," kata Andreas. (ren)
Seniman Papua Bawa Pesan Ekologis di Jakarta Biennale 2024
Melalui program residensi Baku Konek, ia berkesempatan menyelami dan mengekspresikan perasaannya tentang dampak pembangunan terhadap lingkungan dan populasi hewan.
