Gerindra: Kita Ingatkan Jokowi Tunda atau Batalkan Capim KPK
- VIVA.co.id/Lilis Khalis
VIVA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Desmon Mahesa menilai, pansel memilih 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tak mungkin tanpa sepengetahuan Presiden.
Ia, bahkan menilai berlebihan bila masyarakat sipil dan LSM mengkritik pansel.
"Pansel ini adalah tangan Presiden, berarti Presidennya yang enggak benar gitu loh, bukan panselnya, kenapa menunjuk orang ini? Gitu loh. Menurut saya, kita ingatkan saja pak Jokowi bahwa ini ada yang enggak beres, agar pak Jokowi bisa menunda kan, bisa membatalkan," kata Desmon di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 2 September 2019.
Menurutnya, pansel merupakan representatif Jokowi. Seba, pansel merupakan 'tangan kanan' Jokowi. Posisi DPR hanya menunggu 10 nama capim KPK melalui Presiden yang meminta dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.
"Dari situ Presiden dan Pansel akan melampirkan hasil dialog-dialog kenapa orang ini lolos, tentu catatan-catatan itu jadi bahan bagi kami Komisi III untuk membahasnya," kata Desmon.
Ia mengatakan, saat ini semuanya ada di tangan Presiden. Sebab, Presiden yang mengeluarkan surat ke DPR.
"Kalau Presiden enggak mengeluarkan surat, DPR enggak bisa bahas," kata Desmon.
Ia mencontohkan, dalam uji kelayakan dan kepatutan Budi Gunawan saat menjadi calon Kapolri. DPR sudah memproses, tetapi Jokowi tetap tak mau melantik.
"Pak Budi Gunawan sudah di proper oleh DPR, Jokowi enggak mau melantik, selesai dong," kata Desmon.
Pesan Prabowo ke Calon Kepala Daerah: Menang Jadi Pemimpin Semua, Kalah Harus Bekerja Sama
Presiden Prabowo Subianto mengimbau setiap calon kepala daerah bisa legawa menerima hasil pemungutan suara Pilkada Serentak.
