PKB Bantah Isu Perpecahan karena Ada Kader Doyan Kritik Cak Imin

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Sekretaris Jenderal M Hasanuddi
Sumber :
  • PKB/Gigih

VIVA – Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menanggapi sejumlah nama pengurus partai yang tak lagi masuk dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPPP) periode 2019-2024. Ia membantah isu elite partai yang tak masuk DPP karena kerap mengkritik Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Susunan Lengkap Pengurus DPP PKB 2024-2029: Cak Imin Ketum, Ma'ruf Amin Dewan Syuro

"Itu isu saja, itu isu saja. Tidak ada. Ini kan organisasi bukan personal-personal," kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019.

Jazilul meyakini Cak Imin sebagai ketua umum memiliki pertimbangan memutuskan kepengurusan dengan komposisi baru. Apalagi, kata dia, kader PKB juga banyak.

Lukman Edy Surati Kemenkumham, Keberatan dengan Hasil Muktamar PKB di Bali

"Masak semuanya mau jadi pengurus. Ya bersabarlah untuk tak jadi pengurus, nanti jadi pengurus lagi itu kan biasa. Itu rolling-rolling biasa," kata Jazilul.

Terkait beredarnya kabar Cak Imin meminta pengurus dengan kinerja tak baik bersedia mundur, ia menjelaskan itu adalah mandat muktamar. Sebab, pengurus memang bisa diganti dan diangkat kapanpun sesuai dengan kebutuhan partai dan siapapun.

PKB Satu-satunya Partai yang Bentuk Badan Persaudaraan Antariman

"Semua anggota PKB simpatisan, kader, atau mantan pengurus harus tunduk pada semua yang menjadi keputusan muktamar," kata Jazilul.

Dia memastikan mereka yang tak menjadi pengurus DPP PKB bukan berarti karena kerap memberikan kritik. Ia meminta jangan mengambil kesimpulan tersebut.

"Ya kalau nanti dianggap, apa namanya penting untuk masuk ya bisa dimasukkan lagi, kan begitu aja. Ngak ada, pengurus itu biasa bukan sesuatu yang ini, setiap ada muktamar ada pengurus baru. Ada yang ditinggal, ada yang masuk," kata Jazilul.

Sebelumnya, Politisi PKB, Lukman Edy mengaku semua pengurus DPP yang lama memang diminta membuat surat pernyataan bersedia menjadi pengurus. Namun, ia tidak mengirimkannya. Alasannya karena tak cocok dengan era kepemimpinan pasca Muktamar Bali.

"Alasannya enggak cocok saja dengan konsep 5 tahun kedepan pasca Muktamar Bali," kata Lukman saat dihubungi wartawan, Senin 26 Agustus 2019.

    

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya