Habib Rizieq Minta BPIP Dibubarkan, Hariyono: Itu Hak Dia Komentar
- Repro Twitter
VIVA – Pelaksana Teknis (Plt) Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono mengemukakan, pihaknya lebih fokus menjalankan tugas BPIP yang sudah ditentukan dalam Peraturan Presiden atau Perpres, dibandingkan mengomentari pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq, yang meminta agar BPIP dibubarkan.
"Ya itulah hak dia lah komentar gitu," ujar Hariyono saat dikonfirmasi VIVAnews di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2019.
Menurut Hariyono, pihaknya lebih fokus menjalankan tugas BPIP daripada mengomentari pernyataan Habib Rizieq soal pembentukan BPIP merupakan pemborosan negara, dengan gaji anggotanya lebih Rp100 juta setiap bulan.
"Sekali lagi, bahwa BPIP akan fokus pada pekerjaannya, masih banyak pekerjaan yang harus ditangani. Kalau nanti setiap orang kritik, komentar, kami layani nanti kami sendiri enggak fokus pada pekerjaan kami," ujar Hariyono.
Karena, pekerjaan dari BPIP sangat banyak sekali masalah merajut persatuan dan kesatuan bangsa ke depannya. "Sehingga bagaimana kita menjaga kebersamaan sesama warga negara Indonesia, nilai-nilai toleransi, keberagaman ini yang harus penting," ujarnya.
Sebelumnya, Habib Rizieq Shihab menyebut pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah pemborosan uang negara.
Bukan hanya pemborosan, BPIP dinilai juga sangat berbahaya lantaran dianggapnya mengganggu dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Maka dari itu, atas alasan tersebut Rizieq merasa BPIP harusnya dibubarkan. BPIP lebih tepatnya menurut dia disebut sebagai Badan Pengkhianat Ideologi Pancasila.
"Jangan salahkan orang saat ini menyebut bahwa BPIP adalah Badan Pengkhianat Ideologi Pancasila, sehingga harus dibubarkan," ujarnya dalam video conference acara Milad ke-21 FPI di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, Sabtu, 24 Agustus 2019.
Tak hanya itu, Habib Rizieq juga menyebut bahwa anggota BPIP tidak paham arti dari Pancasila. Sudah tidak paham Pancasila mereka malah digaji dengan uang yang tak sedikit. Untuk diketahui beberapa anggota BPIP adalah Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Yudi Latief, dan masih ada lagi.
"Rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP dengan anggota yang juga tidak paham esensi Pancasila, tapi digaji lebih dari Rp100 juta per bulan,” kata Habib.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
