PKB Tak Setuju Amandemen Balikin GBHN dalam Waktu Dekat
- VIVAnews/Bobby Andalan
VIVA – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengaku tak setuju jika amandemen UUD 1945 dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, masih diperlukan kajian mendalam terhadap wacana tersebut.
"PKB tidak setuju amandemen dilakukan dalam waktu dekat. Yang paling mendesak dari amandemen itu bukan GBHN, tapi sinkronisasi lembaga negara lebih efisien sebagai sistem presidensial," kata politikus yang akrab disapa Cak Imin itu di sela-sela Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, Rabu 21 Agustus 2019
Dia menekankan saat ini ada yang diprioritaskan seperti banyak pilar kenegaraan yang harus ditertibkan ke sistem presidensial.
"Lebih penting amandemen dalam konteks konsolidasi efektif sistem presidensial dibanding yang lain," ujar Cak Imin.
Meski demikian, ia tak mempersoalkan wacana amandemen UUD 1945 untuk menggagas GBHN. Namun, ia memberikan syarat agar GBHN tak mengganggu ruang gerak presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya.
"Kalau amandemen itu tidak mengganggu ruang gerak, program aksi dan improvisasi presiden, tidak masalah. Yang kita khawatir membatasi ruang gerak presiden," katanya.
Kemudian, ia melanjutkan GBHN diperlukan agar ada sinkronisasi antara pusat dan daerah.
"Haluan negara dibutuhkan supaya program ini tidak liar antara pusat dan daerah. GBHN itu sifatnya visi tidak turun kepada misi. Mungkin PKB hanya setuju GBHN sebatas visi. Kalau misi silakan pemerintah," ujarnya.
Golkar, Gonjang-ganjing Koalisi dan Poros Tengah
Gonjang-ganjing koalisi pilpres yang belum reda, tidak terlepas dari sikap Golkar yang belum final memutuskan posisi politiknya.
