10 Ketua Parpol Dukung DPRD Jabar Interpelasi Ridwan Kamil
- VIVA.co.id/Adi Suparman
VIVAnews - Fraksi Partai Golkar mengimbau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk tidak panik terhadap agenda hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terhadap kinerjanya.
Ketua Fraksi Golkar, Yod Mintaraga menjelaskan, agenda interpelasi untuk memperjelas progres pembangunan yang sudah berjalan dan kebijakan tidak jelas yang dilakukan hingga pengalihan alokasi anggaran, merupakan hal wajar dilakukan lembaga legislatif.
“Jadi atau tidak jadi (interpelasi) itu bukan urusan gubernur,” ujar Yod, Selasa 20 Agustus 2019.
Yod menilai, seharusnya Ridwan Kamil punya inisiatif berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Jawa Barat ketika akan mengubah program pembangunan yang sudah disahkan dalam APBD. Salah satu pembangunan yang disorot yaitu rencana revitalisasi alun-alun Jonggol senilai Rp15 miliar yang sudah disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat di periode Gubernur Ahmad Heryawan, yang kemudian dialihkan ke pembenahan Setu Ciri Mekar Cibinong.
“Harusnya dikomunikasikan dulu ke DPRD. Cek dulu ke partai pengusung apakah sudah bergulir atau belum,” katanya.
Yod menambahkan hak interpelasi bukan hal negatif untuk Gubernur Jawa Barat karena sudah diatur dalam Tata Tertib dan Undang-undang MD3. “Interpelasi ini sebuah hal biasa, DPRD meminta pertanggungjawaban kepada gubernur jika ada kebijakan yang menimbulkan keresahan, menimbulkan gangguan dan berdampak luas. Jadi biasa saja dan beberapa fraksi belum melihat sejauh itu,” tambahnya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Asep Wahyu Wijaya, menambahkan agenda hak interpelasi kepada Ridwan Kamil dipastikan sudah disepakati fraksi-fraksi di DPRD. Bahkan, rencana ini didukung 10 ketua partai politik tingkat Jawa Barat.
“10 ketua parpol sudah bertemu bersama. Pesannya kan jelas ‘penguatan lembaga DPRD, dengan segala hak yang melekat di dalamnya’. Saya kira pesan ini sangat jelas dan terang benderang untuk anggota yang akan dilantik nanti,” katanya.
“Jadi, kalau soal interpelasi mah kan tugasnya DPRD periode depan. Insya Allah, kita akan mendapat tambahan energi yang lebih fresh. Jadi, secara pribadi ingin saya sampaikan ke Kang RK, santai saja. Diskusi interpelasi ini belum selesai,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai rencana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggunakan hak interplasi belum pasti terealisasi. Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil seusai kunjungan kerja ke Perlombaan HUT RI ke-74 di Kawasan Waduk Jatiluhur, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. [mus]
