Yenny Wahid Tak Mau Kembali ke Masa Lalu Jika GBHN Hidup Lagi
- VIVA/Nur Faishal
VIVAnews - Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN menuai pro dan kontra. Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahmad Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, menilai wacana itu jangan sampai mengekang Indonesia.
"Rancangannya tak boleh mengungkung kita, sehingga kita tak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini perkembangan zaman begitu cepat, sehingga tidak memungkinkan kita membuat perencanaan terlalu panjang," kata Yenny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 16 Agustus 2019.
Yenny mengakui GBHN pada masanya bisa memenuhi kebutuhan tertentu. Namun, menurutnya saat ini perkembangan dunia lebih cepat dan Indonesia tidak boleh kembali lagi ke masa lalu. "Jadi kita jangan kembali ke masa lalu, tetapi kita harus bergerak maju," ujar dia.
Meskipun demikian, Yenny tidak bermaksud menganggap GBHN suatu kemunduran. Yenny hanya menilai bahwa sebaiknya yang dikedepankan adalah semangat kemajuan.
"Jadi semangatnya semangat era pada saat ini era keterbukaan, era perwakilan langsung, era dimana suara rakyat bisa langsung didengar, bisa langsung disalurkan. Jadi lebih baik semangat yang kita kedepankan semangat yang bergerak maju," kata Yenny.
Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan, memberikan rekomendasi pada MPR periode mendatang. Di antaranya soal perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap konstitusi.
"Telah dihasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2019-2024. Salah satu rekomendasi yang telah mendapatkan kesepakatan bersama adalah perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN melalui perubahan terbatas terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata Zulkifli dalam pidato Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2019.
Yenny Wahid: Saya Siap Jadi Mediator antara Cak Imin dengan Gus Yahya
Putri Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, mengatakan bahwa Pengurus Besar NU dan PKB harus merekat kembali demi kepentingan bangsa dan negara.
