Usulan 10 Pimpinan MPR Panen Kritikan, Bikin Anggaran Negara Bengkak
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Usulan elite Partai Amanat Nasional (PAN) agar pimpinan MPR menjadi 10 orang menuai kritikan. Usulan ini dinilai akan jadi beban karena bila direalisasikan malah menambah anggaran keuangan.
"Jumlah (pimpinan MPR) yang banyak bukan menjadi aset, tapi jadi liability, jadi beban," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di komplek parlemen di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019.
Dia menyebut ide tersebut juga tak patut bagi publik sebab dipastikan menyedot anggaran keuangan negara yang besar. Gemuknya pimpinan MPR juga tidak memberi contoh teladan soal reformasi birokrasi.
Menurutnya, lembaga wakil rakyat di parlemen harus bisa membuktikan sebagai rujukan.
"Reformasi birokrasi itu miskin struktur, kaya fungsi. Jadi, kalau 10 kebanyakan, PKS sih senang bisa masuk tapi saya enggak mikir PKS-nya tapi mikir kasian," jelas Mardani.
Lalu, ia menambahkan ide soal musyawarah mufakat juga menarik karena berarti membangun konsensus bersama. Tapi, ia menekankan tetap khawatir soal ide musyawarah mufakat justru ingin semuanya masuk ke dalam rombongan besar.
"Sehingga justru tak ada check and balance control," kata Mardani.
Kemudian, ia mengusulkan jika memang ingin musyawarah mufakat dengan mengedepankan figur. Maka itu, sebaiknya dibuka ke publik siapa figurnya. "Pasti ada (figur) tapi saya belum dengar," kata Mardani.
Tarik ulur paket pimpinan MPR masih terus berlangsung antar partai politik. Kini, elite PAN bermanuver mengajukan wacana 10 nama dalam paket pimpinan, yang terdiri dari sembilan fraksi di DPR dan satu unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Usulan ini berbeda dengan kepastian komposisi pimpinan MPR periode 2019-2024 yang akan kembali seperti semula yaitu lima orang. Kepastian komposisi pimpinan MPR berjumlah lima orang itu didapat setelah rapat gabungan pimpinan MPR dan pimpinan fraksi/kelompok anggota DPD di MPR RI menyepakati perubahan tata tertib (tatib).
"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay dalam pesan tertulisnya, Senin, 12 Agustus 2019.
Saleh mengatakan, usulan itu untuk mengakomodir seluruh fraksi yang ingin memperebutkan pucuk pimpinan di MPR. Selain itu, kata dia, lembaga yang kini dipimpin Zulkifli Hasan berbeda dengan DPR yang banyak berfungsi sebagai lembaga urusan politik semata.
"DPR lebih ditekankan pada fungsi politik. Di sana ada fungsi-fungsi politik yang tersusun dalam komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan. MPR tentu melampaui itu. MPR rumah bagi semua, termasuk tempat pengaduan masyarakat luas berkenaan dengan politik kebangsaan," kata dia. (ren)
