Bentuk Koalisi Demokrat untuk Dukung Jokowi Bisa Saja Berbeda
- VIVA/Reza Fajri
VIVA – Kabar akan bergabungnya Partai Demokrat ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin, semakin kuat. Keputusan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu, rencananya akan diumumkan pada 9 September 2019 mendatang.
Saat ini, untuk di parlemen saja, sebenarnya koalisi pemerintah sudah lebih dari 50 persen. Artinya, mayoritas dikuasai oleh koalisi. Seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, bagi Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto, masuknya Partai Demokrat jelas makin memperkuat posisi pemerintah.
"Setiap penggabungan dari parpol, tentu memperkuat posisinya dalam interaksi dengan legislatif," kata Wiranto, usia rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019.
Hanya saja, keputusan apakah Partai Demokrat bisa diterima masuk ke jajaran kabinet atau koalisi, menurutnya terserah Presiden terpilih, Jokowi. Selain itu, apakah Partai Demokrat tetap akan masuk atau tidak, tergantung dari partai itu juga.
Maka, menurut dia, tidak perlu diributkan apakah Partai Demokrat masuk ke koalisi atau tidak. Wiranto berpandangan, soal koalisi lebih baik mengikuti proses yang berjalan saja.
"Yang penting, koalisi bentuknya seperti apa pun bisa perkuat posisi pemerintah dalam mengambil kebijakan ke depan. Dan, kita memang perlu ada sesuatu kebijakan yang kuat agar kita bisa melanjutkan kesinambungan pembangunan," katanya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Partai Demokrat akan menentukan langkah politik ke depan antara masuk koalisi atau menjadi oposisi. Keputusan langkah Partai Demokrat itu bakal diumumkan, ketika perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT Partai Demokrat pada 9 September 2019.
"9 September adalah ulang tahun Demokrat, itu adalah moment yang pas ke mana Demokrat nanti akan melangkah," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf, di Jakarta, Selasa 13 Agustus 2019.
Tentunya, tambah Dede, dalam mengambil langkah sikap politik harus berhati - hati dan harus membaca peta politiknya seperti apa. Perlu diputuskan segera, di mana nantinya partai berlambang Mercy ini akan berlabuh. (asp)
Kisah Jenderal TNI Asal Bugis Gebrak Meja di Hadapan Soeharto
Momen tegang Jenderal (Purn) TNI Andi M. Jusuf Amier gebrak meja di hadapan Soeharto, bantah tuduhan adanya ambisi ppolitik.
