PDIP Akui Keinginan Demokrat Gabung ke Jokowi Sudah Terlambat
VIVA – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Andreas Pareira menilai, keinginan kader Partai Demokrat agar partai mereka bisa bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sudah terlambat.
Meski secara tidak langsung, keinginan ini dapat diartikan kalau Partai Demokrat memang ingin dekat kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf, tetapi harusnya itu sudah dilakukan sebelum pilpres.
"Sudah sangat terlambat, apabila baru sekarang diekspresikan. Namun, pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa PD (Partai Demokrat) ingin mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Tentu, dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti," kata Andreas, saat dihubungi, Selasa 13 Agustus 2019.
Ia meyakini, Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pascakemenangan. "Dan, mengelola dukungan-dukungan tersebut, sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif," kata Andreas.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, Partai Demokrat tak pernah mengincar jatah kursi menteri. Sebab, itu menjadi hak prerogatif Presiden.
"Kami tidak pernah minta kursi. Karena kami sadar, itu adalah hak prerogatif Preside. Jadi, kami jangan disamakan dengan partai lain," kata Syarief, saat dihubungi, Selasa 13 Agustus 2019.
Ia memastikan, dukungan Partai Demokrat tentu tanpa syarat. Tetapi, harus lebih dulu dilihat chemistry dan programnya cocok atau tidak. Lalu, juga perlu dilihat juga ada atau tidak kebersamaannya.
"Koalisi kan harus kompak. Kita nyaman atau tidak di dalam (koalisi)," kata Syarief. (asp)
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
