PDIP Minta Pileg dan Pilpres Kembali Dipisah

Mantan Anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo diperiksa terkait kasus E-KTP
Sumber :
  • Edwin Firdaus

VIVAnews - Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Legislatif secara serentak 2019 yang lalu menjadi catatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam forum Kongres V di hari kedua. Mereka menilai pelaksanaan pilpres dan pileg lalu perlu ditinjau ulang dari segi biaya dan pelaksanaannya.

Istri Andre Taulany Diduga Pernah Hina Prabowo Sakit Jiwa di Pilpres 2019

"Bagi parpol-parpol penyelenggaraan pemilu serentak ini berat. Dari banyak aspek berat," kata Ketua Tim Pemateri, Sinkronisasi dan Perumus Komisi IV Kongres PDI Perjuangan, Arif Wibowo, di Sanur, Bali, Jumat 9 Agustus 2019.

Komisi IV dalam kongres memang disiapkan secara detail mengenai kepemiluan. Menurut Arif, pemilu serentak lalu membuat partai kesulitan merumuskan strategi.

Blak-blakan Eks Caleg PDIP dari Kalimantan Barat Usai Diperiksa KPK Kasus Harun Masiku

Padahal hakikatnya, kata dia, pemilu itu harus sederhana mungkin pelaksanaannya dan memudahkan pemilih memilih wakilnya di legislatif dan eksekutif. Menurut dia, usul dari partainya bisa saja juga dirasakan partai-partai lain yang kemarin ikut kontestasi.

"Bagi penyelenggara pun berat karena itu tidak mungkin," ujarnya.

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

"Bagaimana strategi pemenangan yang tidak berdampak konflik secara internal kepada partai banyak," tutur anggota Komisi II DPR itu.

Oleh karena itu, Arif mengatakan, pihaknya dalam rekomendasi sidang komisi yang dia ketuai merekomendasikan agar pemilu periode depan dilaksanakan secara terpisah. Artinya, pemilu kembali ke sistem 2014, di mana antara pemilihan legislatif dan presiden dipisah.

Ia juga menyebut rekomendasi itu akan didorong agar masuk dalam pembahasan revisi UU Pemilu mendatang.

"Kita mengusulkan tetap pada tahun yang sama, tetap dengan tahapan pemilu dengan memisahkan," tutur dia.

 Bahlil Lahadalia Dilantik oleh Presiden Jokowi Menjadi Menteri ESDM

Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih

img_title
VIVA.co.id
31 Desember 2024