Dikabarkan Minta Terlibat di CSR Inalum, Anggota Komisi VII Menjawab
- Fikri Halim/VIVA.co.id
VIVA – Anggota Komisi VII DPR Muhammad Nasir sempat bersitegang dengan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Orias Petrus Moerdak saat rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Bahkan, Nasir minta Orias Petrus agar keluar dari ruang rapat.
Namun belakangan beredar kabar soal Komisi VII minta dilibatkan dalam penyerahan corporate social responsibility (CSR) dengan Inalum. Anggota Komisi VII Ramson Siagian memberikan klarifikasi terkait berita soal CSR. Menurut dia, kebetulan BUMN anak perusahaan MIND ID atau Inalum seperti PT Aneka Tambang, PT Bukit Asam dan PT Timah punya program CSR kepada masyarakat di daerah-daerah.
Ia mengusulkan saat penyerahan bantuan sebagai realisasi CSR kepada rakyat tersebut, sebaiknya BUMN mengkoordinasikan via Sekretariat Komisi VII DPR. Sehingga jika daerah-daerah tersebut juga merupakan daerah pemilihan (Dapil) Anggota Komisi VII bisa sama-sama menyerahkannya kepada rakyat.
"Apalagi di daerah pemilihan yang langsung dan dekat dengan wilayah operasi BUMN yang berada di bawah MIND ID/Inalum tersebut," kata Ramson kepada VIVA pada Jumat, 3 Juli 2020.
Ia berdalih bahwa hal itu bagian dari melaksanakan fungsi pengawasan dan juga memperlihatkan kepedulian Anggota Komisi VII DPR terhadap kepentingan rakyat di daerah pemilihan tersebut saat penyerahan bantuan kepada masyarakat.
"Itu memang sebagai konsekuensi pileg (pemilu legislatif) suara terbanyak, sehingga rakyat di Dapil banyak yang menuntut realisasi bantuan langsung dari upaya si anggota DPR tersebut," kata Anggota Fraksi Partai Gerindra ini.
Di samping itu, Ramson beranggapan, kerja sama terkait penyerahan CSR dengan BUMN tidak melanggar UU. Menurut dia, bantuan CSR itu langsung diberikan kepada masyarakat di daerah-daerah, bukan untuk anggota Komisi VII DPR.
"Kalau langsung ke rakyat ya bisalah, tidak dilarang. Karena jelas ada tanda terima barang oleh yang menerima di daerah. Apalagi suasana sekarang dampak COVID-19, rakyat di dapil memang pada mengharap bantuan. Tidak pernah minta dana, bentuk barang yang bisa langsung diserahkan ke rakyat," ujarnya.
Namu Ramson mengaku tidak mengharapkan sama sekali program CSR dari BUMN di bawah MIND ID/Inalum tersebut. Sebab ia berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X tidak terkait dengan daerah program-program CSR BUMN di bawah Inalum.
"Dapil saya belum pernah dapat CSR dari mereka (Inalum atau anak perusahaannya), dan saya tidak mengharap karena memang jauh dari daerah operasi mereka. Saya punya strategi tersendiri memenuhi sebahagian tuntutan masyarakat di daerah pemilihan saya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, viral video Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Muhammad Nasir yang mengusir Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), Orias Petrus Moerdak saat rapat di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Pemicunya, Nasir mempertanyakan materi atau bahan terkait utang yang bertenor 30 tahun.
"Saya tanya materinya mana, kita mau dalemin. yang saya tanya ini karena bingung lho, kok utang lagi, apa-apaan ini. Jadi sampai 30 tahun kalau perusahaan ini lancar, baru selesai. Kalau kita mati tak selesai utang ini, ganti lagi dirut, lain lagi polanya," kata Nasir.
Tensi pun mulai naik lalu Nasir mengatakan harusnya Orias keluar dari ruangan rapat. Dan, Orias menimpalinya siap untuk keluar ruangan apabila diizinkan oleh pimpinan rapat. "Kalau bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar," kata Orias.
Ternyata, Nasir makin naik pitam hingga menggebrak meja dan meluapkan kekesalannya kepada Orias. Dengan geram, Nasir mengatakan DPR bukan tempat bermain-main.
"Bapak bagus keluar, tidak ada gunanya. Anda bukan main-main DPR ini, rapat itu harus lengkap bahannya. Enak betul anda ini, kurang ajar anda. Tahu jabatan anda mempertaruhkan negara ini. Saya bicara di sini pun atas nama negara," kata dia.
Baca juga: Viral Video Seks di Mobil PBB, Dua Staf Diskors Tanpa Gaji
Setoran Dividen BUMN Sudah Capai Target 100 Persen, Ini 10 Perusahaan Penyumbang Terbesar
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat setoran dividen perusahaan pelat merah mencapai sebesar Rp85,5 triliun hingga awal November 2024.
