RUU Kekerasan Seksual Ditunda DPR padahal Tren Meningkat 800 persen

"Karena itu kita menarik dan menempatkan di Prolegnas Prioritas 2021," jelas Marwan.

Pemerintah minta pembahasan segera diselesaikan

Tenaga ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adiansyah menyebut pemerintah berharap RUU ini bisa diselesaikan "sesegera mungkin" ketika dibahas pada periode mendatang, "mengingat pentingnya undang-undang ini",

"Itu memang wewenang DPR untuk menunda pembahasan, pemerintah hanya bisa mengharapkan agar begitu nanti pembahasan bisa diselesaikan sesegera mungkin," ujarnya.

Namun, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopeng menjelasan RUU ini masih memerlukan pembahasan panjang, menyangkut apa yang selama ini diperdebatkan.

"Paling tidak begitu dibuka kembali pembahasan ini kita yakin masih banyak yang minta didengar pendapatnya, sambil membahas kita buka RDPU (rapat dengar pendapat umum)," kata dia.

Dia menjelaskan, pada periode sebelumnya perdebatan RUU PKS masih berkutat tentang dua hal, yakni judul dan definisi.

"Di situ berputar-putar aja kita tentang itu," jelas Marwan.