RUU HIP Berubah Jadi RUU PIP, Muhammadiyah Pertanyakan Substansinya

Hurriyah melanjutkan terdapat dua poin yang keliru ditunjukan PDIP dan koalisi pendukung di DPR dalam memandang Pancasila dan RUU HIP.

Pertama adalah pemahaman yang salah para politisi dalam mendudukan fungsi dan posisi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa.

"Pancasila itu ideologi yang sifatnya konsensus, artinya disepakati bersama sehingga menjadi ideologi terbuka yang mengakomodasi semua elemen baik agama, ideologi sosialisme, demokrasi, marhenisme.

"Tapi kemudian di era Orde Baru, Pancasila menjadi ideologi tertutup yang dipakai sebagai alat pengebuk, pengatur perilaku masyarakat.

"Cara pandang ini yang ditunjukan para politisi sekarang bahwa Pancasila sebagai pengatur masyarakat. Sehingga Pancasila terlihat seperti ingin dikembalikan sebagai alat pengatur perilaku masyarakat yang sama dengan Orde Baru. Harusnya Pancasila ini menjadi dasar berperilaku bagi negara dan masyarakat, bukan pengatur," katanya.

Kedua adalah RUU ini dibahas di saat masyarakat berjuang menghadapi pandemi Covid-19 dimana banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berjuang di rumah sakit, dan dampak lainnya.

"Ini seperti mengajak orang untuk menikmati permainan biola saat kapal Titanic tenggelam. Ini sangat tidak relevan menurut saya," katanya.