Pakar Sebut Nilai Menteri-menteri Jokowi Sekarang Rata-rata di Bawah 6
- Biro Pers Sekretariat Presiden/Laily Rachev
VIVA – Presiden Jokowi marah besar bahkan ia berfikir akan melakukan reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu berkaitan dengan kinerja para menteri dalam menghadapi pandemi Corona COVID-19. Hal itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020.
Jokowi menyampaikan, pada situasi saat terjadi pandemi sudah semestinya diatasi dengan langkah-langkah yang luar biasa atau extraordinary. Ia meminta jajaran kabinetnya mempunyai satu kesamaan pikiran bahwa saat ini dalam situasi krisis. Oleh karena itu ia menegaskan agar para kabinetnya bekerja keras.
Jokowi meminta para menterinya tidak takut bila saat mengambil kebijakan untuk masyarakat namun tidak memiliki dasar hukum. Jokowi menyatakan siap buka jalan bagi para menterinya untuk melakukan tindakan extraordinary seperti perpes dan perppu sehingga COVID-19 bisa benar-benar teratasi di Tanah Air.
Kemarahan Jokowi ini mendapatkan banyak respons. Salah satunya dari pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Ia menilai kemarahan Jokowi merupakan puncak dari kekesalan Presiden Jokowi atas kinerja para menterinya. Bahkan Refly menyampaikan bahwa nilai para menteri Jokowi saat ini memiliki nilai di bawah menteri sebelumnya.
"Memang pada periode kedua Presiden Jokowi ini dibantu para menteri yang nilainya kurang dari 6. Pada periode pertama saja saya mengatakan nilainya 6 saja, dan terbukti dalam perjalanan terjadi reshuffle, artinya kan ada masalah," kata Refly Harun di kanal YouTube dikutip, Selasa, 30 Juni 2020.
Refly melihat sejak awal perumusan kabinet di periode kedua ini, ada kemungkinan Presiden Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya di tengah jalan.
"Saya melihat, wah, tidak sampai setahun akan ada reshuffle," ujarnya.
Alasannya, Presiden seolah didikte oleh partai politik pendukung agar membagi-bagi jatah menteri. Parpol pendukung mengajukan kandidat untuk calon menteri yang di mana Presiden tidak dapat menolak karena 'balas jasa' politik.
"Seolah-olah Presiden tidak melakukan sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden punya determinasi untuk memilih para pembantunya sebagai the dream team," kata Refly.
Refly merasa khawatir jika benar hal itu terjadi bisa saja ada menteri dari parpol pendukung yang tidak dikenal Presiden Jokowi baik kiprahnya maupun pribadinya. Sebab menurut dia. kadang menteri yang diusulkan oleh parpol bisa saja orang dekat ketua umum partai.
"Kalau Presiden tidak punya room, tidak punya ruang, untuk memilih orang-orang terbaik dalam rangka mengimplementasikan program pemerintahannya, jangan harap Jokowi akan mewariskan legacy yang baik pada proses ke depan," ujar Refly.
Baca juga: Nus Kei Bersumpah Tak Mau Lagi Gabung Disebut Bikin John Kei Murka
Analisis Pengamat soal Penyebab Utama PDIP Usung Andika-Hendi Kalah di Jateng
Pengamat politik mengatakan kekalahan PDIP dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah karena beberapa faktor, termasuk di antaranya endorsement Jokowi dan Prabowo.
