PDIP Persilakan Demo RUU HIP namun Bakar Bendera Dicap Keterlaluan
- Kenny Putra
VIVA – Politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan, partainya tidak keberatan dengan adanya aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah organisasi masyarakat terkait Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Namun ia menyesalkan adanya peristiwa pembakaran bendera PDI Perjuangan (PDIP) dalam aksi yang digelar di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 Juni 2020. Sebab, bendera ditekankannya merupakan kehormatan partai.
"Kita tidak keberatan demonstrasi, itu hak fundamental. Yang kita sayangkan adalah tuduhan-tuduhan sembarangan, sembrono. Upaya menyandingkan PDIP dengan komunis dan membakar bendera yang menjadi simbol martabat partai. Itu kan keterlaluan," kata Deddy dikutip dari tvOne pada Jumat, 26 Juni 2020.
Menurut dia, meskipun terjadi perbedaan dalam persoalan RUU Haluan Ideologi Pancasila maka harusnya disampaikan dengan cara yang baik tanpa menyinggung pihak-pihak lain. Sebab, sejak awal memang RUU HIP ini disudutkan kepada PDI Perjuangan.
"Sekeras-keras apa pun kita berbeda, sekuat apa pun perbedaan kita, tidak harus cara-cara yang tidak beradab seperti itu dikedepankan. Kan RUU HIP itu dibicarakan dan disepakati oleh seluruh fraksi di Baleg DPR, kecuali Demokrat," ujarnya.
Dilanjutkannya masyarakat harus melihat proses pembahasan RUU HIP dengan transparan sehingga tidak-serta merta menuduh PDI Perjuangan. Sementara PDI Perjuangan tetap pada pendirian bahwa Pancasila tidak ada ruang lagi untuk diutak-atik karena dasar negara itu sudah final.
"Bahwa proses perdebatan diskusi di Baleg, itu proses ilmiah dan konstitusi. Nah DPR pasti menyerap semua masukan dari masyarakat, ulama, kelompok politik dan sosial. Semua yang menyampaikan keberatan pasti diserap. Itu nanti diserahkan ke DPR, Badan Legislasi," ujar dia.
Baca juga: Aduh, China Tetap Adakan Festival Anjing walau Wabah Corona
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
