Fadli Zon Sebut RUU HIP Ngawur dan Justru Kerdilkan Pancasila
- ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
VIVA – Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) belakangan menuai kritik. Banyak yang menentang RUU ini akan diloloskan. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari ini karenanya mengatakan, pemerintah menunda pembahasan RUU RU yang saat ini menjadi polemik tersebut.
Sementara Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menganggap bahwa RUU HIP ini seharusnya dicabut. Secara pribadi, dia menyampaikan RUU HIP tidak perlu menjadi pembahasan yang diprioritaskan sebab RUU ini justru kata Fadli mengkerdilkan Pancasila.
"Pada dasarnya kita ingin mengoreksi dan ingin RUU ini sebetulnya tidak perlu menjadi bagian yang harus diprioritaskan tapi kalau pendapat saya pribadi sebaiknya RUU ini dicabut tidak ada gunanya sama sekali ya ini harus ditolak dan menurut saya ini mengerdilkan Pancasila," ujar Fadli Zon dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa, 16 Juni 2020.
Fadli Zon menilai, RUU HIP ini memiliki banyak sisi kelemahannya terutama pada dasar pemikirannya dan naskah akademiknya.
"Dalam persoalan pemahaman terhadap Pancasila tadi banyak dijelaskan tetapi menurut saya ngawur. Banyak ngawurnya itu bagi orang-orang yang membaca baik sejarah maupun filosofi di belakang lahirnya Pancasila," katanya.
Dia menyampaikan, Pancasila merupakan alat pemersatu sedangkan dengan adanya RUU HIP ini justru menjadi potensi konflik baru di masyarakat.
"Kita melihat bahwa dengan diangkatnya RUU HIP ini justru Pancasila seolah-olah menjadi potensi konflik di masyarakat. Sudah ada penentangan dari ormas-ormas yang besar yang mempunyai basis yang kuat di masyarakat begitu juga dari berbagai elemen cendekiawan dan lain-lain," katanya.
Baca juga: Megawati Dituding Otak di Balik RUU HIP, PDIP Menjawab
Di Depan Jaksa Agung, Politikus Gerindra Sebut Penetapan Tersangka Tom Lembong Terburu-buru
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Rahul menilai penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Tom Lembong dalam kasus impor gula
